Page 27 - Penyederhanaan Birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatanj Fungsional
P. 27

27






































                                                            Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR
                                                                                  maka  pelaksanaan pekerjaan
                                                                                  fisik  dilaksanakan  sesuai  de-
             2020 baru selesai sebesar 7,20%   . .  toringdak baik fisik dan keuang-  . .
             keuangan  dan  10,54%  fisik.  Dari   . . .  an serta dilengkapi dengan foto/  . . .  ngan Protokol Kesehatan sesu-
             data yang terdata dari aplikasi   . . .  dokumentasi  fisik  pekerjaan,   . . .  ai dengan Instruksi Menteri Pe-
             tersebut  maka  diperlukan lang-  . . .  titik koordinat lokasi pekerjaan,   . . .  kerjaan Umum dan Perumahan
             kah-langkah  percepatan diantara-  . . .  serta dokumen lain yang di-  . . .  Rakyat Nomor 2 Tahun 2020
             nya sebagai berikut.           . . . .  butuhkan  (Kontrak, PHO, dan   . . . .  tentang Protokol Pencegahan
                                                                                  Penyebanran  COVID-19 dalam
             a.  Pemerintah Pusat dan  Peme-  . . .  DIPA); dan              . . .  penyelenggaraan  Jasa Kon-
                rintah Daerah harus memper-  . . .  d.  Dengan keadaan Pandemi Co-  . . .  struksi
                hatikan batas akhir penyaluran   . . .  vid-19 yang masih berlangsung   . . .
                Dana Alokasi Khusus (DAK) Fi-  . . .                         .
                sik Bidang Infrasturktur PUPR;  . . . .
             b.  Pelaksanaan DAK  Fisik  yang   . . . .
                dilaksanakan  oleh Pemerintah   . . .
                Daerah diharuskan membuat   . . .
                rencana  kerja dalam rangka   . . .
                percepatan  pelaksanaan  fisik   . . .
                dan keuangan seperti: pelaksa-  . . .
                naan konstruksi 2 atau 3 shift,   . . .
                melibatkan tenaga kerja yang   . . .
                lebih banyak, dan koordinasi   . . .
                yang baik antara bohir, kontrak-  . . .
                tor dan konsultan pengawas,   . . .
                dan lain-lain;              . . .
             c.  Pemerintah  Daerah diwajibkan   . . . .
                melakukan pelaporan progres   . . .
                kegiatan dan aplikasi e-Moni-  . . . . .  Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR



                                                                       BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32