Page 23 - Penyederhanaan Birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatanj Fungsional

23

Koordinasi di Kantor Dinas PUTRPP Kabupaten Tasikmalaya

KUNJUNGAN KANTOR . dapat dilakukan secara kon- . c. Kab. Tasikmalaya memiliki ba-
. . . vensional atau fabrikasi. . . . nyak pesantren yang belum se-
Kegiatan yang dilakukan pada . . . . . . muanya mendapatkan akses air
kunjungan koordinasi di kantor . . . 3. Belum adanya regulasi pem- . . . minum layak, sehingga Dinas
Dinas PUTRPP adalah mendisku- . . . batasan penerima bantuan . . . PUTRPP menyarankan peng-
sikan isu permasalahan terkait pe- . . . DAK sanitasi pada Masyara- . . . adaan kegiatan DAK air minum
laksanaan DAK di Kab. Tasikmala- . . . kat Berpenghasilan Rendah . . . khusus untuk kawasan pesan-
ya sebagai berikut. . . (MBR), sehingga terdapat ce- . . tren.
. . lah bagi nonMBR untuk men- . .
. .
a. Pelaksanaan DAK air minum . . . dapat bantuan. . . . d. Harga satuan untuk DAK air
dan sanitasi belum diatur seca- . . . b. Kab. Tasikmalaya tidak memi- . . . minum rendah karena diasum-
ra rinci pada Petunjuk Teknis . . . liki Tenaga Fasilitator Lapangan . . . sikan bahwa keluaran (output)
maupun Petunjuk Operasional . . . (TFL) khusus untuk pelaksanaan . . . hanya berupa Sambungan Ru-
DAK sehingga perangkat daerah . . . DAK air minum, sementara TFL . . . mah (SR), sementara realitanya
mengalami permasalahan pada . . . dari Program Penyediaan Air Mi- . . . terdapat komponen lain seperti
tahapan administrasi, pengang- . . . num dan Sanitasi Berbasis Ma- . . . pipa, reservoir, pompa, dan In-
garan, dan hukum: . . . syarakat (PAMSIMAS) tidak bo- . . . stalasi Pengolahan Air (IPA).
1. Belum adanya regulasi pe- . . . . leh memiliki kontrak kerja ganda . . . . e. Terdapat perbedaan lokasi prio-
milihan tata cara pengadaan . . . dari PAMSIMAS dan DAK. Oleh . . . ritas penanganan stunting anta-
barang dan jasa yang dapat . . . karena itu, perangkat daerah . . . ra pemerintah pusat dan peme-
dilakukan secara kontraktual . . . perlu melaksanakan perekrutan . . . rintah daerah yang berpotensi
atau swakelola. . . . dan pelatihan terlebih dahulu, . . . menghambat pencapaian target
2. Belum adanya regulasi pe- . . . . sementara kemampuan perang- . . . . nasional.
milihan konstruksi teknologi . . . kat daerah terbatas dalam mela- . . .
pengolahan air limbah yang . . kukan pelatihan. . .

BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020