Page 18 - Penyederhanaan Birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatanj Fungsional
P. 18

18     DAK INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI,
                 DAN PERUMAHAN TA. 2021



                                                                                terpenuhi  infrastrukturnya) sesuai
                MEMENUHI                                                        dengan empat indikator rumah la-
                  SEMUA
                 KRITERIA                                                       yak huni yaitu ketahanan bangun-
                  ALADIN    ≥ 7.2 m  / Jiwa   LAYAK         LAYAK
                                 2
                                                                                an, luas bangunan, sanitasi dan air
                                                                                minum sebagaimana gambarkan
                                                             AIR
                                L
                 AHANAN
               KETAHANAN  +     LUAS S  +            +       AIR                pada indikator Layak huni sesuai
               KET
                                UA
                                                ASI
                                             ANIT
                                                           MINUM
               BANGUNAN      BANGUNAN        S SANITASI    MINUM                SDGs
               B
                ANGUNAN
                              ANGUNAN
                             B
                                                                                   Indikator rumah layak huni yang
                                                                                sebagaiamana  diamanatkan  pada
                SATU BAHAN
                ATAU LEBIH   ≥ 7.2 m  / Jiwa                                    mandat Sustainable Development
                                 2
                TIDAK LAYAK                 TIDAK LAYAK   TIDAK LAYAK
                                                                                Goal’s (SDG’s) yaitu harus me-
                                                                                menuhi kecukupan luas bangun-
                                                                                an, ketahanan  bangunan,  akses
                                                                                air  minum,  akses  sanitasi,  secure
                                                                                tenure, dan affordable. Namun da-
                                                                                lam pencapaian rumah layak huni
                      RUMAH TIDAK                   RUMAH
                       LAYAK HUNI                  LAYAK HUNI                   paling tidak harus  memenuhi 4
                                                                                indikator yaitu kecukupan luas ba-
                                                                                ngunan, ketahanan bangunan, ak-
                                                                                ses air minum dan akses sanitasi.
                  Indikator Rumah Layak Huni sesuai SDG’s
                                                                                Berikut mandat yang terdapat pada
             an daerah dan sesuai dengan pri-  . .  (Bappenas, 2019). Hal  ini  mem-  . .  SDG’s .
             oritas nasional. DAK Fisik Bidang   . . .  buktikan tidak adanya keterpaduan   . . .
             Perumahan dan Permukiman di-   . . .  antar sektor dan stakeholder.   . . .   Berkaitan dengan hal tersebut
             wujudkan dalam pembangunan ru-  . . .                           . . .  di atas, Kementerian PUPR dalam
             mah swadaya dan rumah khusus.   . . .  Dalam penyelenggaraan penye-  . . .  renstra 2015 – 2019 memiliki sasar-
             Sedangkan  dalam hal pemenuh-  . . .  diaan perumahan dibutuhkan du-  . . .  an strategis yaitu pemenuhan pe-
             an Standar Pelayanan Minimum   . . .  kungan PSU permukiman baik da-  . . .  layanan akses dasar 100% akses
             (SPM) terdapat DAK Fisik  bidang   . . .  lam skala kawasan maupun dalam   . . .  sanitasi dan akses air minum serta
             Sanitasi dan DAK Fisik Bidang Air   . . .  skala lingkungan yang lingkupnya   . . .  penurunan hingga 0% permukiman
             Minum dimana merupakan PSU     . . .  lebih kecil dan merupakan bagian   . . .  kumuh. Dalam upaya pemenuhan
             utama pendukung terwujudnya hu-  . . .  yang tidak terpisahkan. DAK Fisik   . . .  pelayanan akses  dasar ini  bukan
             nian yang layak.               . . . .  Bidang Perumahan sesuai de-  . . . .  hanya menjadi tanggung jawab pe-
                                                                                merintah pusat  saja  dalam  hal  ini
                                               ngan lingkup kegiatannya dapat
               Dalam pelaksanaannya selama   . . . .  menjangkau  pembangunan  dan   . . . .  Kementerian  PUPR, namun juga
             ini pelaksanaan DAK Fisik tersebut   . . .  peningkatan  kualitas rumah serta   . . .  menjadi tanggung jawab pemerin-
             tidak dapat menjawab permasa-  . . .  PSU permukiman pendukungnya   . . .  tah daerah. Hal tersebut sesusai
             lahan di kawasan kumuh yaitu ter-  . . .  dalam skala lingkungan namun   . . .  dengan amanat UU no. 23 Tahun
             penuhinya akan hunian yang layak   . . .  untuk PSU  permukiman yang   . . .  2014 tentang Pemerintahan Dae-
             akibat tidak terintegrasinya antara   . . .  berskala kawasan dan berbentuk   . . .  rah, urusan perumahan rakyat dan
             penyediaan  hunian dengan PSU   . . .  sistem harus difasilitasi oleh DAK   . . .  kawasan permukiman merupakan
             pendukungnya  dalam hal lokasi,   . . .  Fisik Bidang  Air Minum dan DAK   . . .  urusan  pemerintahan  konkuren
             kuantitas, bicaranya dan kualitas   . . .  Fisik  Bidang Sanitasi.  Diperlukan   . . .  yang mana menjadi tanggung ja-
             akibat perbedaan prioritas dan isu   . . .  perencanaan  dan  pelaksanaan   . . .  wab bersama antara Pemerintah
             permasalahan  dari setiap sektor   . . .  infrastruktur baik skala kawasan   . . .  Pusat, Pemerintah Daerah Provin-
             dan stakeholder. Dari pemenuhan   . . .  maupun  skala lingkungan  yang   . . .  si, dan Pemerintah Daerah Kabu-
             standar luas bangunan  sebesar   . . .  terintegrasi dan berkesinambung-  . . .  paten/Kota yang tergolong urusan
             91,09%, standar luas bangunan   . . .  an  sehingga dapat  memastikan   . . .  pemerintahan wajib yang berkaitan
             80,04%, pemenuhan  sanitasi se-  . . .  fungsionalitas dari PSU dan mang-  . . .  dengan pelayanan dasar.
             besar 74,58 %, serta air minum   . . .  hasilkan output dan outcome yang   . . .
             sebesar 61, 29 % pada tahun 2018   . . .  diharapkan  yaitu masyarakat da-  . . .  Terkait  dengan pencapaian ak-
             didapatkan capaian Rumah Layak   . . .  pat tinggal di permukiman yang la-  . . .  ses air minum, dtargetkan bahwa
             Huni Nasional sebesar 38,30 %   . . .  yak huni (kawasan dan rumah dan   . . .  seluruh warga negara Indonesia



      BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23