Page 17 - Penyederhanaan Birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatanj Fungsional
P. 17

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                        17



               DAK INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI,
                                   DAN PERUMAHAN TA. 2021



              Oleh :   Afirma Kitania


































                     alam  upaya  pemenuhan   . .  Untuk memenuhi hal tersebut,   . .  tolak ukur keberhasilan yaitu beru-
                     hak masyarakat untuk   . . .  sesuai dengan amanat UU no. 23   . . .  pa pemenuhan layanan air minum
                     dapat menempati, me-   . . .  Tahun 2014 tentang Pemerintah-  . . .  yang layak hingga 100%, layanan
             Dnikmati, dan/atau memi-       . . .  an Daerah, urusan perumahan   . . .  sanitasi yang layak hingga 100%,
             liki rumah yang layak dalam ling-  . . .  rakyat dan kawasan permukiman   . . .  dan berkurangnya  kawasan  per-
             kungan yang sehat, aman, serasi,   . . .  merupakan urusan  pemerintah-  . . .  mukiman kumuh hingga 0% di
             dan teratur  diatur  sesuai dengan   . . .  an konkuren yang mana menjadi   . . .  seluruh Indonesia  dan Ditjen Pe-
             UU No. 1 Tahun 2011 tentang    . . .  tanggung  jawab bersama antara   . . .  nyediaan Perumahan dengan Pe-
             Perumahan dan Kawasan Permu-   . . .  Pemerintah Pusat,  Pemerintah   . . .  ningkatan Kualitas 1,5 Juta Rumah
             kiman, khususnya  pada  Bab VIII   . . .  Daerah  Provinsi, dan Pemerintah   . . .  Swadaya dan Penyediaan 2,2 Juta
             tentang Pencegahan  dan Pening-  . . .  Daerah  Kabupaten/Kota  yang ter-  . . .  hunian layak dan terjangkau untuk
             katan Kualitas Terhadap Peru-  . . .  golong urusan pemerintahan wajib   . . .  mengatasi backlog rumah nasio-
             mahan Kumuh dan Permukiman     . . .  yang berkaitan dengan pelayanan   . . .  nal.
             Kumuh, serta dalam upaya men-  . . .  dasar. RPJP Nasional untuk RPJM   . . .
             dukung mandat Sustainable Deve-  . . .  Nasional tahun 2015-2019 menye-  . . .  Dalam rangka memenuhi hal
             lopment Goals (SDGs) pada goal’s   . . .  butkan bahwa target pembangun-  . . .  tersebut maka dalam Anggaran
             nomor 6,11, dan 12, maka peme-  . . .  an di bidang permukiman adalah   . . .  Pendapatan  dan Belanja Negara
             rintah memiliki tugas untuk mendo-  . . .  melakukan pemenuhan kebutuhan   . . .  dialokasikan Dana Alokasi Khusus
             rong peningkatan mutu kehidupan   . . .  hunian layak  yang  dilengkapi de-  . . .  (DAK) untuk Pemerintah Daerah.
             dan penghidupan masyarakat un-  . . .  ngan prasarana dan sarana pen-  . . .  DAK Fisik adalah dana yang dialo-
             tuk mencegah berkembangnya pe-  . . .  dukungnya.               . . .  kasi dalam anggaran pendapatan
             rumahan dan permukiman kumuh   . . .                            . . .  dan belanja negara kepada  dae-
             baru serta menjaga dan mening-  . . .  Sesuai dengan Renstra Kemen-  . . .  rah tertentu dengan tujuan untuk
             katkan kualitas dan fungsi peru-  . . .  terian  PUPR  2015-2019, terdapat   . . .  membantu mendanai kegiatan
             mahan dan permukiman.          . . .  Sasaran Strategis yang menjadi   . . .  khusus fisik yang merupakan urus-



                                                                       BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22