Page 15 - Penyederhanaan Birokrasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatanj Fungsional

15

Rapat pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Jalan PFID

. . . . . . . . . . . . . . 4. Daerah yang belum mendapat-
torat, BPK, KPK dan laporan
masyarakat).

kan pembinaan/rapat koordinasi
dari Pusat.

dilakukan Monev terintegrasi.
TINDAKAN PELAKSANAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Daerah yang diusulkan untuk
6. Daerah yang perlu khusus di-
tinjau lokasinya terkait bencana
alam.

MONITORING . . . . . . . . . 7. Daerah yang perlu khusus ditin-
jau lokasinya terkait kebijakan
strategis nasional.
DAN EVALUASI . . . . . . . . . . . 8. Daerah yang perlu khusus di-

tinjau lokasinya terkait validasi
database jalan daerah, peren-
canaan dan pemograman dll.
Alur Monitoring dan Evaluasi . . . . . . . . . . . menjadi 3 (tiga) satuan waktu:
Pemantauan dan evaluasi dibagi
akan dijadikan salah satu pertim- . . terhadap permasalahan). . . . . . 1. Parameter pemantauan dan
bangan dalam program pembina- . . . 2. Daerah dengan kategori pro- . . . evaluasi kegiatan tahun berja-
an penyelenggaraan DAK. . . . . gress 5 daerah dengan E-Moni- . . . . lan (Tahun N).

Kriteria daerah yang akan dikun- . . . . toring DAK tertinggi (untuk di- . . . 2. Parameter pemantauan dan
jungi untuk monitoring dan evalua- . . . lakukan sebagai percontohan . . . evaluasi kegiatan 1 tahun sebe-
si adalah: . . . atau gambaran DAK yang ber- . . . . lumnya (Tahun N-1).
1. Daerah dengan kategori pro- . . . . hasil) biasanya akan kita ambil . . . . 3. Parameter pemantauan dan
gress 5 daerah dengan E-Moni- . . . video testimoni DAK nya. . . . evaluasi kegiatan 3 tahun sebe-
toring DAK terendah (untuk di- . . . 3. Daerah yang mendapat laporan . . . lumnya (Tahun N-3).
lakukan evaluasi tindak lanjut . . . permasalahan (temuan Inspek- . . .

BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020