Page 87 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

pungutan resmi lainnya kepada warga Negara sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Pasal 26 ayat (1), yang menjadi warga Negara adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga Negara. Dan pada ayat (2), syarat-
syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-
undang.
5. Pasal 27 ayat (1), segala warga Negara bersamaan dengan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap
warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
6. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.
7. Pasal 30 ayat (1), hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta
dalam pebelaan Negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih
lanjut diatur dengan undangundang.
8. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, hak warga Negara untuk memiliki
kedudukan sama dalam hukum. Hukum berlaku bagi semua warga
Negara tanpa kecuali.
9. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, kewajiban warga Negara untuk
menjunjung tinggi hukum. Warga Negara wajib untuk mematuhi
hukum yang berlaku di Indonesia.
10. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, hak warga Negara untuk
mendapatkan penghidupan yang layak dan mengusahakan suatu
usaha untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing Di Indonesia
Bagi warga Negara asing yang mendapat izin tinggal juga menerima hak
dan kewajiban selama berada di Indonesia antara lain:
a) Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan undang-
undangan.
b) Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya.
c) Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
d) Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama.
Pelaksanaan hak warga Negara dalam UUD NRI 1945 dikaitkan
langsung dengan kewajiban Karena memang mempunyai keterkaitan.

79