Page 88 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

Karenanya perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu
pasal seperti pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam
kaitan ini dapat diketengahkan masalah hak-hak warga Negara
misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan.
Sebelum amandemen tidak ada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI
1945. Hal ini di sebabkan Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan paham
Negara integralistik yang di anut UUD NRI 1945. Paham Negara
integralistik yang di ajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel
bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, namun untuk
menjamin masyarakat secara persatuan.
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sam lain,
sehingga dalam praktik harus di jalankan dengan seimbang. Hak
merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk di dapatkan
oleh individu sebagai anggota warga Negara sejak masih berada dalam
kandungan, sedangkan kewajiban merupakn seuatu
keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai
anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang
sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan
kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka
akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejola
masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam
kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban,
terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehdupan yang
layak bg setiap warga Negara.
Lapangan pekerjaan dan tingkat jehidupan yang layak merupakan
hal yang perlu di perhatikan. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945
menjelaskan bahwa “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Secara garis besar dapat di
jelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan
hak untuk setiap warga Negara sebagai salah satu tanda adanya
prikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang di
butuhkan guna menghasilakan pendapat yang akan digunakan dalam
pemunahan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat di
artikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan
dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.
Beberapa pengertian tantang warganegara juga di atur oleh UUD
1945, pasal 26 menyatakan : “ warga Negara adalah bangsa Indonesia

80