Page 31 - Modul Pembelajaran BLU
P. 31

Kewenangan atas persetujuan pemberian pinjaman jangka pendek diberikan oleh:


                             Yang Berwenang                                Besar Pinjaman

                Pemimpin BLU                                  s.d. Rp1 miliar per BLU Penanggung Utang

                Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan  Rp1  miliar  –  Rp10  miliar  per  BLU

                Pengawas  atau  pejabat  yang  ditunjuk  Penanggung Utang
                jika tidak memiliki Dewan Pengawas

                Pemimpin       BLU     atas    persetujuan  Lebih dari Rp10 miliar per BLU Penanggung

                Menteri/Pimpinan Lembaga                      Utang
                         Tabel 4. 2 Kewenangan Persetujuan atas Pemberian Pinjaman Jangka Pendek


                    Menteri Keuangan dapat menugaskan atau memerintahkan BLU untuk memberikan

               pinjaman  kepada  BLU  lainnya.  Perpindahan  kas  antar-BLU  dalam  rangka  pemberian

               pinjaman kepada BLU lain diperlakukan sebagai transaksi transitoris/nonanggaran.

               4.6 Pengelolaan Investasi

                    BLU  dapat  melakukan  investasi  jangka  panjang  setelah  memperoleh  persetujuan

               Menteri Keuangan dengan ditetapkannya BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

               Dalam hal BLU bukan merupakan operator investasi pemerintah, BLU dapat melakukan

               penempatan dana kepada OIP sebagai investor setelah mendapatkan Persetujuan Menteri

               Keuangan.  Pelaksanaan  investasi  jangka  panjang  pada  BLU  mengikuti  ketentuan
               perundang-undangan di bidang investasi Pemerintah.


                    Apabila  setelah  berinvestasi  terjadi  penurunan  nilai  investasi,  pimpinan  BLU  yang

               ditetapkan  sebagai  OIP  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugiannya  apabila

               dapat membuktikan:


               a)  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
               b)  telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

                    untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan investasi Pemerintah;

               c)  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

                    tindakan pengelolaan investasi Pemerintah;

               d)  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai

                    investasi Pemerintah tersebut sesuai Praktik Bisnis yang Sehat; dan



                                                           26
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36