Page 48 - Modul Pembelajaran BLU

12. Penarikan dan Keputusan Menteri Menteri Keuangan
Pengembalian Surplus Keuangan
Anggaran dan/atau

Dana Kelolaan BLU
13. Sistem Pengendalian Peraturan Pemimpin Pemimpin BLU
Intern BLU
14. Tata Kelola Teknologi Peraturan Pemimpin Pemimpin BLU
Informasi yang efektif BLU

6.2 Perbandingan PMK 129/PMK.05/2020 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

Pengelolaan BLU Pusat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, sedangkan

Pengelolaan BLUD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badang Layanan Umum Daerah. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai pedoman

pengelolaan Badan Layanan Umum, ternyata masih ada beberapa perbedaan substansi
dari kedua peraturan tersebut yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Perbandingan PMK 129/PMK.05/2020 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
PMK Permendagri
129/PMK.05/2020 Nomor 79 Tahun
2018

PERSYARATAN PENETAPAN DAN
PENCABUTAN STATUS PPK-BLU
1. Persyaratan penerapan PPK-BLU Ada Ada
2. Penetapan status PPK-BLU Ada Ada
3. Pencabutan status PPK-BLU Ada Ada

3. Masa transisi peralihan menjadi
Satker yang tidak menerapkan Ada Tidak Ada
PPK-BLU
STANDAR DAN TARIF LAYANAN

1. Standar Layanan Ada Ada
2. Tarif Layanan Ada Ada
PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Perencanaan dan Penganggaran Ada Ada
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Ada Ada

3. Pendapatan dan Belanja Ada Ada

43