Page 1123 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri

C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945,
menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi.
Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama
dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945,
menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu,
Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan
untuk ....
A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah
kebijakan
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi

B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh
KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus
penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.

Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII