Page 1128 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP
P. 1128
Modul Ajar Kurikulum Merdeka
a. Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur dan DPRD Provinsi)
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten)
c. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali Kota dan DPRD Kota)
2. Aktivitas 6.1 Siap Eksplorasi
3. Aktivitas 6.2 Siap Eksplorasi
Nomor 1 Lembaga Negara di Indonesia
1. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut aturan dalam konstitusi
dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung; UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi; UU Nomor 18
Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
BPK.
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga Negara Indonesia
ialah sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) https://www.mpr.go.id/
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) https://www.dpr.go.id/
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) https://dpd.go.id/
d. Presiden/Wakil Presiden https://www.presidenri.go.id/
e. Mahkamah Agung https://www.mahkamahagung.go.id/id
f. Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/
g. Komisi Yudisial https://komisiyudisial.go.id/
h. Badan Pemeriksa Kekuangan https://www.bpk.go.id/
2. Kedudukan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca
amandemen IV memiliki kedudukan yang sama/sejajar dengan istilah lembaga
tinggi negara.
Fungsi Lembaga Negara
Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk
melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Lembaga Legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi
umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki
beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol.
Lembaga Yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk
menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran
pelaksanaannya.
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII

