Page 325 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan
P. 325

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)


                     Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
                pembangunan, antara lain tergantung dari kesempurnaan aparatur
                Pemerintah, sedang kesempurnaan aparatur Pemerintah itu pada
                pokoknya tergantung pada kesempurnaan Pegawai Republik
                Indonesia. Pegawai Republik Indonesia yang sempurna adalah
                pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
                Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang
                bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna,
                berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung
                jawabnya, sebagai unsur utarna Aparatur Negara dan Abdi
                Masyarakat. Dan uraian ringkas sebagaimana tersebut di atas kiranya
                jelaslah bahwa betapa luasnya pembangunan yang harus kita
                laksanakan dan betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan oleh
                Pegawai Republik Indonesia yang untuk melaksanakannya
                memerlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran dan
                memerlukan penge-rahan segala dana dan daya.

                     Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pembangunan
                Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan
                Negara dan SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan II, maka seluruh
                rakyat termasuk istri Pegawai Republik Indonesia berkewajiban
                untuk turut serta secara aktif menurut bidangnya masing-masing.
                Dalam hubungan ini, maka salah satu usaha yang dapat dan harus
                dilakukan oleh istri Pegawai Republik Indonesia adalah mendukung
                perjuangan dan mensukseskan suaminya dalam mengemban
                tugasnya sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Agar
                dukungan istri Pegawai tersebut dapat lebih terarah dan lebih berdaya
                guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk
                menghimpun dan membimbing usaha dan kegiatan para istri sehaluan
                dengan usaha dan kegiatan Pegawai Republik Indonesia. Sehubungan
                dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka
                dibentuklah organisasi DHARMA WANITA pada tanggal 5 Agustus
                1974.


                                             293
                                             293
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330