Page 34 - RENCANA KERJA UNIT PENGAWASAN PROVINSI MALUKU

Grafik III.1. Rencana Pemeriksaan Perusahaan

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan difokuskan pada Pemeriksaan Berkala guna
memonitor pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil

pemeriksaan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Pemeriksan awal terhadap
perusahaan yang baru menjalankan usahanya akan disesuaikan kemudian. Sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, setiap Pengawas Ketenagakerjan diwajibkan
untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 5 perusahan per bulan atau 60 perusahaan

per tahun dan 30 perusahaan per tahun untuk pengawas ketenegakerjaan struktural,
sehingga dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 32 orang di Provinsi

Maluku, maka jumlah perusahaan yang seharusnya dapat diperiksa adalah sebanyak
1.920 perusahaan. Hal ini juga sangat berkaitan dengan pemenuhan angka kredit
sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Namun dengan keterbatasan

dana yang dianggarkan melalui APBN Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023, maka akan
sangat sulit bagi pengawai pengawas ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi standar
ketentuan tersebut. Kondisi demikian diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan

pertimbangan kedepan dalam membuat kebijakan anggaran pada program/kegiatan
melalui APBN dan APBD di Tahun selanjutnya.

Pengujian Ketenagakerjaan

Kegiatan Pengujian Ketenagakerjaan terdiri dari Pengujian K3 dan Pengujian Norma
Kerja. Untuk rencana Pengujian K3 disusun berdasarkan Peta Permasalahan K3,
Potensi Bahaya tempat kerja dan Angka Kecelakaan Tahun 2021 dan Tahun 2022

dengan mempertimbangkan ketersediaan kualifikasi Pengawas Ketenagakerjaan

Rencana Kerja Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023 27