Page 104 - PKN KELAS 6 SD
P. 104
B. Politik Luar Negeri Indonesia
Indonesia berada di antara negara-negara yang lain. Setiap negara
mempunyai tujuan dan kepentingan secara nasional. Untuk mencapai
kepentingan dan tujuan nasional diperlukan cara atau sarana yang disebut
politik. Penerapan politik akan terkait langsung dengan negara, dan kekuasaan.
Juga pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Apa maksudnya?
1. Politik Bebas Aktif
Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh
kebutuhan rakyatnya tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain. Hubungan
dengan negara lain sangat diperlukan. Tetapi tetap dilandasi prinsip persamaan
derajat serta kebebasan menentukan kebijaksanaan. Departemen luar negeri
merupakan bentuk nyata adanya hubungan dan kerja sama antar negara.
Politik luar negeri bagi Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dengan strategi negara dalam mencapai tujuan nasional. Politik
suatu negara sesuai dengan falsafah negaranya. Begitu juga dengan Indonesia.
Politik negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang merupakan kepribadian
dan dasar negara. Politik negara kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya
bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional.
Maksudnya tidak memihak salah satu blok. Dan menempuh dengan caranya
sendiri dalam menangani masalah. Aktif artinya ikut memperjuangkan
terciptanya perdamaian dunia.
Melalui politiknya yang bebas dan aktif, Indonesia mempunyai tujuan
sebagai berikut:
a. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis dalam NKRI.
b. Membina persahabatan antarnegara di dunia
c. Menjalin kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya,
dan IPTEK.
d. Mempertahankan kemerdekaan.
Apakah yang mendasari politik bebas-aktif bagi bangsa Indonesia?
2. Dasar Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:
a. Pancasila sebagai landasan ideal.
b. UUD 1945 dan amandemennya.
UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik
luar negeri bebas aktif. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan
politik luar negeri, yaitu:
Politik Luar Negeri Indonesia ... 93