Page 37 - PKN KELAS 6 SD
P. 37

•    Umum artinya berlangsung serentak bagi seluruh warga negara yang
                   memenuhi syarat tanpa perbedaan.
              •    Bebas artinya pemilih menentukan pilihannya sesuai keinginan sendiri tanpa
                   tekanan dan paksaan dari siapapun.
              •    Rahasia artinya apa yang telah dipilih dijamin tidak ada pihak manapun
                   yang mengetahui dengan cara apapun.
              •    Jujur artinya semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bertindak
                   jujur sesuai ketentuan yang berlaku.
              •    Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan adil bebas dari
                   kecurangan dari pihak manapun.
                   Pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersifat nasional, tetap,
              dan mandiri. Lembaga ini bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan
              berkedudukan di ibu kota negara. Di provinsi disebut KPUD Provinsi yang
              berkedudukan di ibu kota provinsi. Adapun di kabupaten/kota disebut KPUD
              Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Di tingkat
              kecamatan disebut PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sedangkan di desa/
              kelurahan disebut PPS (Panitia Pemungutan Suara). Di masing-masing PPS
              dibentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setiap KPPS
              dilengkapi sarana pemilihan yang disebut TPS (Tempat Pemungutan Suara).
              Supaya pemilu berjalan lancar, bebas, jujur, adil, transparan, dan terhindar dari
              kemungkinan terjadinya kecurangan jumlah perolehan suara, maka mulai dari
              tingkat pusat, hingga kecamatan dibentuklah Panwaslu (Panitia Pengawas
              Pemilu).

              2.   Pemilihan Anggota Dewan


              a.   Calon peserta pemilu DPR dan DPRD

                   Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD berasal dari salah satu partai politik.
              Seorang calon anggota DPR atau DPRD harus terdaftar sebagai anggota salah
              satu partai politik. Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya KTA (Kartu Tanda
              Anggota). Tata cara pemilu anggota DPR atau DPRD mengacu pada Undang-
              Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
              Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
              dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka membangun bangsa untuk
              terciptanya sistem demokrasi, maka pemilihan anggota legislatif maupun DPD
              memiliki arti sangat penting.
                   Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap partai politik:
              •    Partai politik menetapkan bakal calon anggota DPR maupun calon anggota
                   DPRD berdasarkan urutan.
              •    Setelah daftar calon anggota DPR maupun DPRD dipastikan pencalonannya,
                   KPU maupun KPUD mengumumkan ke masyarakat.
              •    Masa kampanye untuk menarik simpati kepada masyarakat.
              •    Pelaksanaan pemilu.


                26                                       Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42