Page 34 - PKN KELAS 5 SD

yang setingkat dengan Undang-Undang, tetapi bentuknya masih berupa
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini harus dimajukan dalam sidang DPR berikutnya. Apabila dalam sidang
DPR Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut mendapat
persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut berubah menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, apabila tidak
mendapat persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut harus dicabut.
d. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.
e. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Presiden.
f. Peraturan Daerah adalah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
2. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
Tahukan kamu bagaimana proses penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan? Dalam uraian berikut ini kamu dapat mencermati beberapa proses
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Penyusunan Undang-Undang
Undang-Undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Tahukah kamu bagaimana proses penyusunan Undang-Undang? Proses dan
prosedur penyusunan Undang-Undang dapat kamu ikuti melalui uraian berikut.

1) Persiapan
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR dan Presiden.
DPD juga dapat mengajukan RUU kepada DPR khusus mengenai otonomi
daerah, masalah hubungan pusat dan daerah, masalah pembentukan dan
pemekaran daerah, masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,
dan masalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri sesuai dengan
bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. RUU diajukan oleh Presiden
dengan surat Presiden kepada DPR. Hal itu ditegaskan kembali oleh Menteri
yang ditugaskan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR.
Selanjutnya, DPR akan melakukan pembahasan RUU tersebut dalam waktu
paling lambat 60 hari sejak surat dari Presiden diterima oleh DPR.
RUU yang disiapkan DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada
Presiden. Selanjutnya Presiden menugaskan kepada Menteri yang mewakili
untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dalam jangka waktu
60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima oleh Presiden.

25
Bab II Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah