Page 35 - PKN KELAS 5 SD

2) Pembahasan RUU
Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden. Pembahasan RUU dilakukan pada
tingkat Komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani masalah
legislasi dan dalam rapat paripurna DPR.
3) Pengesahan RUU menjadi UU
RUU yang dibahas oleh DPR bersama Presiden atau yang mewakilinya,
ada kemungkinan tidak mendapat persetujuan DPR dan Presiden. Apabila RUU
tidak mendapat persetujuan maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu. RUU yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan
DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling
lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.
RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut disahkan oleh
Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU
teresebut disetujui. Jika sudah ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut
sah menjadi UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara.

Suasana sidang DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang
Sumber : www.tempointeraktif.com
b. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Kamu telah mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditandatangani Presiden dan
diundangkan dalam lembaran negara. Setelah diundangkan, Perpu tersebut harus
diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya. Perpu tersebut bisa menjadi
Undang-Undang jika mendapat persetujuan DPR.
Proses pengajuan dan pembahasan Perpu menjadi UU, mekanismenya sama
dengan pembahasan RUU. Dalam proses pembahasan, DPR dapat menerima
atau menolak Perpu yang diajukan oleh Presiden. Jika DPR menerima Perpu

26
Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 5