Page 5 - lapmonevdakfdd_semester1_2019
P. 5
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
KATA PENGANTAR 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mulai tahun 2017 telah
dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan., dan
perubahan ketiga PMK Nomor:121/PMK.07/2017
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di
daerah mendapat tugas dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa kepada pemerintah daerah di wilayah kerjanya dengan
Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Untuk wilayah provinsi Bengkulu yang terdiri dari 11 (sebelas)
pemerintah daerah, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dilaksanakan melalui 4 (empat) KPPN yaitu KPPN Bengkulu, KPPN
Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.
Sebagai wujud pelaksanaan tata kelola yang baik dalam
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di willayah
Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
Pemantauan dan evaluasi tersebut diarahkan pada penyediaan
informasi pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis,
identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan
. guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan
efisien.
Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa adalah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa yang berisi informasi dan rekomendasi.
Informasi dan rekomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi
para pemangku kepentingan (stakeholders).
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih
terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan berbagai
keterbatasan yang ada. Untuk itu, kritik dan masukan yang
bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan
penyusunan laporan ini.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah mendukung penyelesaian laporan ini. Besar harapan
kami hasil laporan ini dapat memberikan manfaat serta gambaran
mengenai pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di
wilayah Provinsi Bengkulu secara komprehensif sebagaimana
tujuan awal laporan ini. Aamiin.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Bengkulu, Juli 2019
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Ismed Saputra
NIP 197105131996031001

