Page 10 - lapmonevdakfdd_semester1_2019

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi
B
erdasarkan perkembangan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai
dengan tanggal 21 Juni 2019, dapat disampaikan kesimpulan sebagai
berikut :

1) Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa telah berhasil menyalurkan DAK Fisik tahap dan Dana Desa tahap I secara tepat waktu
dari RKUN ke RKUD.
2) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran secara umum dapat berjalan lancar dengan adanya
dukungan aplikasi SAKTI, SPAN, MonSAKTI dan OMSPAN serta kesiapan seluruh KPPN dalam mendukung
seluruh proses penyaluran dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3) Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahap I dan Dana Desa tahap I ,TA Tahun Anggaran
2019 dalam rangka untuk terus menjaga kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan kesiapan pelaksanaan kegiatan oleh pemda, dapat
mendorong pemda mempercepat proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan
anggaran, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian out put dan out come.
5) Kesiapan SDM pemda dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa turut membantu
kelancaran penyusunan dan penyampaian kontrak melalui aplikasi OMSPAN.

A
tas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di wilayah provinsi Bengkulu dapat disampaikan
Rekomendasi sebagai berikut:

1) KPPN memonitor realisasi dan capaian output untuk masing-masing pemda melalui OMSPAN untuk
memastikan bahwa pemda dapat memenuhi persyaratan untuk penyaluran tahap berikutnya secara tepat
waktu.
2) KPPN meminta pemda untuk merekam dan mengunggah dokumen persyaratan penyaluran untuk tahap
berikutnya melalui aplikasi OMPSPAN dokumen persyaratan penyaluran untuk tahap berikutnya melalui
aplikasi OMPSPAN sesegera mungkin untuk menghindari kemungkinan gagal upload
3) KPPN menghimbau pemda untuk merekam/meng-input setiap penerbitan SP2D BUD untuk menghindari
terjadinya keterlambatan penyaluran.
4) KPPN melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah
kerja masing-masing.
5) KPPN melakukan melakukan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait
kebijakan maupun aplikasi yang digunakan dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.
6) kebijakan maupun aplikasi yang digunakan dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
7) bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan maupun aplikasi yang digunakan dalam
proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan terus memberikan arahan dan panduan kepada Kanwil
Page | 4
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terkait kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa