Page 11 - lapmonevdakfdd_semester1_2019
P. 11
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU
L A P O R A N P E M A N T A U A N D A N E V A L U A S I P E N Y A L U R A N D A K F I S I K D A N
D A N A D E S A SEME STE R I TAHUN 2 019 P R O VI N S I B E NG K U L U
Pemerintah telah berkomitmen secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD). Saat ini alokasi anggaran TKDD di APBN 2019 telah melampaui
alokasi anggaran Kementerian/Lembaga.
Sebagai konsekuensinya di-
perlukan pelayanan,
koordinasi dan
monitoring evaluasi
yang lebih efektif
terhadap kinerja
pelaksanaan
anggaran Pusat
dan Daerah.
Mulai tahun 2017
penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dilaksanakan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa melalui KPPN di seluruh Indonesia
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap
Pemerintah Daerah melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi serta
Indonesia Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah
DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Provinsi Bengkulu disalurkan oleh 4 (empat) KPPN kepada 11 (sebelas) Pemda
KPPN Bengkulu KPPN Curup KPPN Manna KPPN Mukomuko
Mendekatkan pelayanan Kementerian
Keuangan terhadap Pemerintah Daerah
melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Meningkatkan efisiensi koordinasi dan
Indonesia konsultasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian Keuangan
Page | 5
