Page 51 - lapmonevdakfdd_semester1_2019
P. 51

Errin Meylinda
                             Untuk stunting ini. Bengkulu 2018 ada 10 lokasi program stunting. Bagaimana dengan
                             kami yang 2018 kami belum melaksanakan program anti stunting. Lalu bagaimana
                             penyusunan laporan konvergensi stunting ini?                       Abdullah

                             Yang diminta adalah laporan stunting dari desa ke DPMD di 2019. Nanti DPMD akan
                             menyampaikan  ke  KPPN  mengenai  laporan  Konv.  Stunting  tersebut  ke  KPPN.  Jadi
                             nanti seluruh desa yang ada program antistunting 2019 akan membuat laporan ini

                         Welldo Keriyanto
                             Dalam proyek DD, jika kades baik maka akan baik, kalo melenceng sedikit akan jadi
                             sasaran  empuk.  Banyak  aturan.  Kami  pusing.  Aturan  tiap  tahun  berubah.  Kami
                             kasihan  dengan  BPKP  sebagai  pendamping.  Laporan  2018  ke  siskeudes  juga  harus
                             dilengkapi  dengan  perencanaan  untuk  2019,  jadi  kami  seperti  kejar-kejaran.  Suka
                             atau tidak. BPKP terbatas, sehingga kami harus antri.




                             Berdasarkan pemendagri 20 bahwa verifikasi oleh kecamatan itu wajib. Kondisi kami
                             di kec sangat terbatas.

                             Untuk  pencairan  20%  tahap  I,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  menteri
                                                                                                Abdullah
                             keuangan tidak harus menggunakan laporan realisasi, tetapi di PPK untuk pencairan
                             PMK 193 PMK wajib melampirkan. Namun seperti apa bentuk pelaksanaannya tidak
                             dtentukan. Sedangkan DPMD akan menyampaikan ke KPPN mengenai konv stunting
                             di Kab. berkenaan

                         Raden Agus Setiawan
                             Banyak Pajak DD Tahap I belum di setor pada saat mencairkan tahap II, biasanya baru
                             dibayar  pada  tahap  III.  Menurursistem  pemotongan  pajak  tidak  seperti  itu.  Bisa
                             dikenakan  sanksi  administrasi  karena  terlambat  lapor  pajak.  Tetapi  belum  kami
                             lakukan, karena fokusnya adalah pembinaan, dianggap sama dengan bendahar satker
                             yang harus kami bina.



                             Pajak  yang  dibayar  bendahara  desa  variatif,  tergantung  pada  realisasi  belanjanya.
                             sebesar  5  s.d.  8%  dari  total  dana  desa  yang  cair.  Mudah2an  informasi  ini  dapat
                             berguna bagi inspektorat dalam melakukan audit, apakah pembayaran pajak sudah
                             sesuai dengan realisasi pajak. KPP menganut self assessment, apapun yang bapak ibu
                             laporkan,  sepanjang  tidak  ada  indikasi  ketidakpatuhan,  dianggap  bahwa  laporan
                             pembayaran  pajak  sudah  benar.  Apabila  ada  desa  yang  realisasi  dan  jenis   Page | 42
                             kegiatannya mirip tetapi pembayaran pajaknya njomplang, kami lakukan visit untuk
                             mengecek langsung ke lokasi.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56