Page 31 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA_s2_18

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA 2018

kepulauan dan transmigrasi. Terdapat 3 (tiga) bidang dalam kategori ini, yaitu
Perumahan dan Permukiman, Transportasi, dan Kesehatan.

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana per bidang secara bertahap dalam 3
Desa melaksanakan penyaluran DAK (tiga) tahap. Penyaluran DAK Fisik

Fisik berdasarkan dokumen untuk jenis dan bidang tertentu dengan
persyaratan penyaluran DAK Fisik pagu alokasi sampai dengan
sesuai dengan Peraturan Menteri Rp1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah)

Keuangan mengenai pengelolaan dapat dilaksanakan sekaligus paling
transfer ke daerah dan dana desa dan cepat bulan April dan paling lambat

Peraturan Direktur Jenderal bulan Juli. Sedangkan terhadap bidang
Perbendaharaan mengenai Petunjuk DAK Fisik tertentu yang sebagian atau
Teknis Penyaluran Dana Alokasi seluruh kegiatannya tidak dapat

Khusus Fisik dan Dana Desa pada dilakukan secara bertahap,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. kementerian teknis menyampaikan

Penyaluran DAK Fisik pada tahun rekomendasi terhadap kegiatan yang
anggaran 2018 dilaksanakan per jenis pembayarannya tidak dapat dilakukan
secara bertahap.

Penyaluran DAK Fisik bertahap pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan dalam 3

(tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Tahap I

Penyaluran DAK Fisik tahap I adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu
alokasi yang dilaksanakan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli

2018. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk penyaluran DAK Fisik tahap I yaitu:
a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2018 (berupa hasil
rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari DJPK);

b. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per
jenis dan/atau per bidang tahun anggaran 2017.
c. Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis

terkait.
d. Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan
barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data

kegiatan dana penunjang.

BAB II LAP MONEV DAKF DD hal 13