Page 107 - KFR SEMESTER 2 2018

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang ini juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa

akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang
jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya
dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan
pada prinsip-prinsip manejemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya

penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Selanjutnya dengan pemanfaatan dana desa yang efektif dan efisien diharapkan
memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat dan akhirnya kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat yang dapat dilihat melalui peningkatan indikator

kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan, dan Indek Pembangunan
Manusia. Pada tulisan kali ini akan dibahas mengenai dana desa dan bagaimana

kontribusinya terhadap perekonomian khususnya di Bengkulu dan dampaknya terhadap
indikator kesejahteraan masyarakat.

B. PAGU, REALISASI DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

1. Perkembangan Pagu Realisasi Dana Desa

Grafik VI.1
Perkembangan Pagu Realisasi Dana Desa
(dalam miliar rupiah)
Realisasi Dana
Desa setiap 1.200 100,00% 99,95% 100,00%
tahun di atas 1.000
99,79% 99,80%
99 persen 800

600 99,52% 99,60%
400 99,40%
200

- 99,20%
2015 2016 2017 2018
Pagu Realisasi Persentase

Sumber: Online Monitoring SPAN

Sumber:
Online Monitoring SPAN
Dana Desa mulai disalurkan mulai tahun 2015. Selama empat tahun Provinsi
Bengkulu telah mendapatkan dana desa sebesar Rp3,15 triliun yang diperuntukkan

untuk 1.341 desa. Pada tahun 2015 telah disalurkan dana desa sebesar Rp362,96

80 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU