Page 106 - KFR SEMESTER 2 2018

TAHUN 2018 KFR
BAB VI KAJIAN FISKAL REGIONAL

ANALISIS TEMATIK

ANALISIS TEMATIK
Bab VI
DANA DESA DI PROVINSI BENGKULU

A. LATAR BELAKANG

Guna memperkuat pelaksanaan otonomi dan desentralisasi,
Apakah dana
desa mampu pada tahun 2004 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang
berkontribusi Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
terhadap
perekonomian Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Bengkulu dan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Melalui ketentuan
bagaimana
dampaknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan yang dimiliki
terhadap oleh Pemerintah Daerah dengan otonomi daerah akan semakin besar.
kesejahteraan Kewenangan tersebut menuntut kesiapan Pemerintah Daerah dalam
masyarakat?
mengelola urusan yang ditanganinya. Oleh karena itu ada beberapa
aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber dana serta
sarana dan prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria

untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah
tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana
daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan

keuangan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dari
pemerintah pusat. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdapat

konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta
pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem yang menyeluruh dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi
regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi
bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam
pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU
Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 79
PROVINSI BENGKULU