Page 101 - KFR SEMESTER 2 2018

Kemandirian Fiskal yang masih rendah juga tercermin dari rasio PAD terhadap

total pendapatan. Seperti yang telah dibahas pada Bab III, Tabel III.7
Menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total Pendapatan Pemda lingkup

Bengkulu berkisar antara 3 s.d 7 Persen, kecuali untuk Provinsi Bengkulu yang
mencapai 31,66 Persen dan Kota Bengkulu yang mencapai 15,63 persen.
Rendahnya PAD tersebut menandakan bahwa ketergantungan kebutuhan biaya

pembangunan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu pada dana
pusat/fiskal pusat masih sangat besar.

Untuk percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu diperlukan evaluasi
kembali atas pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui reformasi perencanaan dan
penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada upaya

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik antara lain dengan :
a. Mengefisienkan belanja operasional yang dapat dimanfaatkan untuk belanja modal
yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b. Memanfaatkan dana desa untuk pemerataan pembangunan dengan
penggunaannya harus mempunyai efek multiplier kepada masyarakat desa dengan
memanfaatkan potensi desa yang ada, misalnya dengan memanfaatkan BUMDes.

c. Melakukan perencanaan yang lebih baik lagi agar dana transfer yang mandatory
misalkan DAK Fisik dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Rendahnya kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan
Belanja daerah pada
2018 belum ideal pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat
untuk memacu non excludable atau non rivalry memiliki peran yang tidak
pertumbuhan ekonomi
dimana rasio belanja tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah
modal hanya 11 s.d.
23 persen dan belanja semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat
pegawai 35 s.d. 56 investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi
persen
pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah
melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana

transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit
diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat

ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja
pemerintah kabupaten dan provinsi di Bengkulu. Dari sebelas pemerintah daerah seperti
yang terdapat dalam tabel III.7, rasio belanja modal di Bengkulu pada tahun 2018

berkisar antara 11 sampai dengan 23 persen, dan rasio belanja pegawai berkisar antara

76 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU