Page 100 - KFR SEMESTER 2 2018

Untuk mengurangi kemiskinan pemda lingkup Bengkulu dapat memanfaatkan

dana desa. Dengan perencanaan yang baik dana desa dapat digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat desa yang mempunyai efek multiplier sehingga

kesejahteraan masyarakat desa dapat terjaga kesinambungannya.
2. Ketimpangan (Gini Ratio)
Masalah lain yang dihadapi oleh perekonomian Bengkulu
Ketimpangan ekonomi
pada 2018 mencapai adalah persoalan ketimpangan, jika diukur secara teoritis angka
0,335. Kegiatan
perekonomian ketimpangan Bengkulu masuk dalam kategori sedang. Namun jika
cenderung terpusat di dilakukan pengelompokkan kategori tingkat ketimpangannya
Kota Bengkulu dan
Kabupaten Rejang termasuk tinggi yaitu 0,355 pada September 2018. Tingginya
Lebong angka Gini Rasio akan menghambat penurunan angka kemiskinan,

dari berbagai macam studi empiris yang dilakukan oleh para ekonom, menunjukkan
bahwa dengan distribusi pendapatan yang timpang akan menyebabkan pertumbuhan
ekonomi sulit mereduksi angka kemiskinan yang lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi

hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang jumlah terbatas, sementara
kelompok masyarakat yang jumlah lebih besar porsi kue ekonomi yang didapatkan
sedikit.

Jika dilihat faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan secara teoritis
cukup banyak, namun jika dianalisis secara faktual salah satu faktor pendorong
ketimpangan yang cukup tinggi di Bengkulu adalah kegiatan ekonomi cenderung

terpusat di dua daerah, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Apabila di
lihat dalam Bab II dan Bab III terlihat bahwa lebih dari separuh belanja APBN dan APBD
berputar di wilayah Kota Bengkulu. Menghadapi situasi seperti itu, maka diperlukan

peran pemerintah daerah lewat perencanaan yang baik untuk mendorong distribusi
kegiatan ekonomi tidak terlalu terpusat di Kota Bengkulu. Lewat perencanaan
pembangunan dengan memperkuat orientasi pembiayaan di perdesaan maka

diharapkan belanja APBN dan APBD terdistribusi secara merata berdasarkan kebutuhan
diluar wilayah perkotaan salah satunya dengan memanfaatkan Dana Desa.

3. Kesehatan Fiskal Kurang
Kondisi APBD Bengkulu menunjukkan relatif sempitnya
APBD di Pemerintah
Daerah lingkup ruang fiskal untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas.
Provinsi Bengkulu Sesuai dengan perhitungan Kesehatan fiskal yang telah di bahas
mencerminkan
sempitnya ruang fiskal pada Bab III, dalam grafik III.13 terlihat bahwa semua Pemerintah
dan rendahnya
kemandirian fiskal Daerah di wilayah Bengkulu memiliki kesehatan fiskal yang kurang.

APBD di Pemerintah

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 75
PROVINSI BENGKULU