Page 46 - KFR SEMESTER 2 2018
P. 46
2.2 Perkembangan PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat di Bengkulu pada
Tahun 2018 mencapai 0,37 triliun, meningkat sebesar 10,21 persen dari tahun 2017.
Peningkatan PNBP Tahun 2018 didorong oleh peningkatan pendapatan lain-lain dan
pendapatan BLU. Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 11,51 milyar dibandingkan
tahun lalu disebabkan adanya pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu.
Sedangkan Pendapatan BLU meningkat disebabkan peningkatan pendapatan jasa
pendidikan sebesar 12,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel II.5 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat per Fungsional Kementerian Negara/ Lembaga
Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2018
(dalam miliar rupiah)
Tahun 2017 Tahun 2018
Jenis PNBP
Realisasi Porsi PNBP Realisasi Porsi PNBP
1. PNBP Pengelolaan BMN 3,62 1,04% 3,40 0,86%
2. Pendapatan Denda 2,22 0,64% 4,02 1,02%
3. Pendapatan Lain-Lain 3,55 1,02% 15,06 3,81%
Jumlah PNBP Umum 9,39 2,70 22,48 5,68%
4. Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika 10,48 3,01% 10,67 2,70%
5. Pendapatan Jasa Lainnya 0,21 0,06% 0,41 0,10%
6. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan 1,15 0,33% 1,69 0,43%
Pengelolaan Keuangan
7. Penegakan hukum 76,88 22,09% 87,41 22,09%
8. Pendapatan kesehatan, perlindungan sosial dan keagamaan 4,00 1,15% 3,96 1,00%
9. Pendidikan, budaya, riset dan teknologi 24,21 6,96% 28,37 7,17%
10. Badan Layanan Umum (BLU) 221,69 63,70% 240,68 60,83%
Jumlah PNBP Fungsional 338,62 97,30% 373,20 94,32%
Sumber : Data SPAN diakses tanggal 07-02-2019
PNBP Badan Layanan Umum memiliki porsi terbesar dalam komposisi PNBP
Bengkulu yaitu sebesar 60,83%. Pendapatan BLU Tahun 2018 meningkat sebesar
8,56% dibandingkan pendapatan BLU tahun sebelumnya. Pendapatan jasa BLU yang
paling besar menyumbang pendapatan berasal dari Pendapatan jasa pelayanan
pendidikan yang berkonstribusi menghasilkan pendapatan sebesar 166 milyar.
Selain PNBP BLU, PNBP dari penegakan hukum juga memiliki porsi yang cukup
besar sebesar 22,09 persen. PNBP penegakan hukum ini ditunjang dari PNBP
penerbitan BPKB, SIM, STNK dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi.
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 27
PROVINSI BENGKULU
