Page 48 - KFR SEMESTER 2 2018
P. 48
1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian
Anggaran/ Kementerian/Lembaga)
KementerianNegara /Lembaga (K/L) yang memiliki satker di
Berdasarkan
organisasi, alokasi wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2018 tercatat sebanyak 43 K/L,
tertinggi belanja
pemerintah pusat Disajikan 10 K/Lyang mendapat alokasi anggaran terbesar di wilayah
pada Kementerian
PUPR sebesar Bengkulu di tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel II.7
Rp1,16 triliun atau
18,09 persen dari dibawah ini.
total pagu
Tabel II.7 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran
(dalam miliar rupiah)
Kode Kementerian/Lembaga 2017 2018
BA Pagu Realisasi Pagu Realisasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
033 1,072,79 1,003,88 1,161,70 1,120,27
PERUMAHAN RAKYAT
025 KEMENTERIAN AGAMA 673,42 645,28 675,39 623,00
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 593,23 580,75 670,60 676,56
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
042 326,10 296,28 366,09 329,32
PENDIDIKAN TINGGI
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 54,49 49,49 223,36 211,64
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 193,07 189,38 218,55 218,39
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 149,90 136,98 197,46 174,82
018 KEMENTERIAN PERTANIAN 163,40 143,55 155,22 148,50
115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 35,19 25,45 113,88 99,84
005 MAHKAMAH AGUNG 104,40 102,48 112,47 111,88
Sumber: http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/pagu_realisasi.html (diakses tanggal 07-02-2019)
Salah satu kebijakan APBN tahun 2018 adalah memberi penekanan pada kualitas
belanja produktif dan prioritas yang difokuskan untuk mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan
tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan (mandatory spending), Kebijakan belanja negara juga diarahkan pada
penguatan desentralisasi fiskal melalui optimalisasi dana transfer ke daerah dan dana
desa, Hal tersebut sudah digambarkan pada alokasi belanja Provinsi Bengkulu yaitu
alokasi tertinggi pada Kementerian PUPR yaitu sebesar Rp1,16 triliun yang mencakup
18,09 persen dari total pagu belanja termasuk DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam rangka
optimalisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan pada BA 999 Bendahara
Umum Negara sebesar Rp1,70 triliun.
2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi
Belanja Pemerintah berdasarkan fungsi mengacu pada standar OECD tentang
Classification of The Functions of Government (COFOG). Klasifikasi data belanja ke
dalam fungsi-fungsi pemerintahan membantu organisasi pemerintah untuk
menganalisis kualitas belanja pemerintah dan mengevaluasi pencapaian sasaran fiskal.
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 29
PROVINSI BENGKULU
