Page 52 - KFR SEMESTER 2 2018
P. 52
Tabel II.13 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan di Provinsi Bengkulu
(dalam miliar rupiah)
Pagu Realisasi
Jenis Belanja
Nilai Porsi Nilai Porsi
Belanja Pegawai 88,82 45,69% 74,32 83,68%
Belanja Barang 95,57 49,16% 80,64 84,37%
Belanja Modal 10,01 5,15% 9,72 97,04%
Total 194,41 100% 164,68 84,71%
Sumber: pa.perbendaharaan.go.id
Berdasarkan data di atas, fungsi kesehatan di Provinsi Bengkulu sebagian besar
untuk membiayai belanja barang. Sedangkan untuk belanja modal hanya mempunyai
porsi 5,15%. Dari data ini juga dapat dilihat bahwa, realisasi anggaran Tahun 2018,
hanya di angka 84,71 persen. Salah satu penyebab rendahnya realisasi yaitu, tingginya
anggaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Satuan Kerja BKKBN Provinsi
Bengkulu (Rp28,83 milyar) namun realisasinya hanya 67,94% (Rp19,59 Milyar).
d. Analisis Belanja Wajib (Mandatory Spending) dan Belanja Tidak Wajib Dalam
APBN Di Bengkulu
Belanja mandatory merupakan belanja Grafik II.4 Proporsi Belanja Mandatory
wajib yang diperintahkan undang-undang,
BP dan
seperti pendidikan minimal 20 persen, Operasional
Fiskal Space , 15,71%
tunjangan untuk guru, DAU minimal 26 46,13%
persen dan kesehatan 5 persen, Tahun 2018 Pendidikan Kesehatan
35,13% 3,03%
alokasi dana pendidikan di Bengkulu
mencapai Rp2,25 triliun dan dana kesehatan Sumber:
Rp0,20 triliun, Alokasi belanja pegawai dan pa.perbendaharaan.go.id
Sumber:
belanja barang operasional diluar bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp1,01
pa.perbendaharaan.go.id
triliun, Akumulasi dari belanja wajib tersebut sebesar 53,87 persen dari total pagu APBN
Bengkulu, sehingga tersisa 46,13 persen anggaran belanja yang non mandatory,
Artinya, masih ada 46,13 persen ruang fiskal (fiscal space) yang dapat dimanfaatkan
untuk pembangunan.
D. ANALISIS CASH FLOW PEMERINTAH PUSAT
Selama tiga tahun berturut-turut, total penerimaan (cash inflow) dibandingkan
dengan total belanja (cash outflow) selalu lebih kecil, Hal ini menunjukkan bahwa
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, Total
penerimaan yang diterima di Provinsi Bengkulu, tidak dapat mencukupi total belanjanya.
Namun demikian potensi daerah tidak dapat hanya diukur dari cashflow saja.
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 33
PROVINSI BENGKULU
