Page 9 - Modul Integritas, Narkoba & PUG_Draft
P. 9

Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba                2019
                 dan Pengarusutamaan Gender

                         sumber  daya  pembangunan  yang  akuntabel,  meningkatkan
                         kualitas  pelayanan  publik  dan  menumbuhkan  kepercayaan

                         masyarakat.  Selain  itu,  pelayanan  publik  yang  baik  dapat
                         menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman,

                         nyaman     meningkatkan      kesejahteraannya    serta   dapat
                         mengekspresikan dirinya secara maksimal.

                            Dalam     melaksanakan      pembangunan        infrastruktur,
                         Kementerian  PUPR  harus  didukung  oleh  ASN  PUPR  yang

                         kompeten dan juga memiliki mental dan moral yang tangguh.

                         Karena  pada  masa  sekarang  ini,  Kementerian  PUPR
                         menghadapi  tantangan  berat  untuk  menjaga  integritas  dan

                         budaya  anti  korupsi,  mengantisipasi  masuknya  narkoba  dan
                         perlunya    perspektif    gender    dalam     penyelenggaraan

                         infrastruktur.
                            Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor

                         81  Tahun  2010  Tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi
                         yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  program  reformasi

                         birokrasi.  Peraturan  tersebut  menetapkan  tercapainya  tiga
                         sasaran  hasil  utama  yaitu  peningkatan  kapasitas  dan

                         akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas
                         KKN,  serta  peningkatan  pelayanan  publik.  Dalam  rangka

                         mengakselerasi  pencapaian  sasaran  hasil  tersebut,  maka
                         instansi  pemerintah  perlu  untuk  membangun  pilot  project

                         pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  dapat  menjadi

                         percontohan penerapan pada unit – unit kerjanya. Untuk itu
                         perlu  secara  konkret  dilaksanakan  program  reformasi




                     Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional           2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14