Page 14 - Modul Integritas, Narkoba & PUG_Draft

Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba 2019
dan Pengarusutamaan Gender

BAB II

INTEGRITAS

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami
mengenai konsep integritas dan implementasinya di lingkungan

Kementerian PUPR

2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang terkait pelaksanaan integritas adalah
sebagai berikut :

a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara;
b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Aparatur Sipil Negara;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 7