Page 209 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA
VI
JL. IR. H. JUANDA NO.19 LANTAI 5, JAKARTA PUSAT 10120; TELEPON (021) 351018; FAKSIMILI (021) 351018;
SUREL : KPPNJKT6@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA6

Nomor : S-1180/WPB.12/KP.06/2020 27 April 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

1 Dasar Hukum :
aPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019.
bPeraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor Per-2/PB/2020 tentang Petunjuk
Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pada Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Februari 2020
cDIPA Petikan Revisi ke-01 Satker KPPN Jakarta VI NOMOR : SP DIPA-
015.08.2.015114/2020 tanggal 20 April 2020 Kode Digital Stamp DS : 6014-5559-8584-
5555
d Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-312/PB/2020 tanggal 24 April
2020 tentang Permintaan Pengajuan Usulan Revisi Dalam Rangka Penghematan
Belanja pada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan TA 2020;
2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
a.Tema Revisi : Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu berubah
b. Mekanisme Revisi :
- Pengurangan pagu anggaran dalam rangka penghematan belanja;
- Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi administrasi :
 Adanya penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 sebagai dampak
penyebaran Covid-19 dan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas
kebutuhan.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
c. DIPA Petikan sebelum revisi;
d. Konsep DIPA sesudah revisi.
e. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta VI

Ditandatangani secara elektronik
Zamruddin