Page 211 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 DAN 2 JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA PUSAT
10710 TELEPON : (021) 344-9230 PSW. 5205, 5206, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3454640 LAMAN:
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-1256/PB.1/2020

Yth : 1. Para Kepala Kanwil DJPb
2. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Notulensi Video Conference Pembahasan Evaluasi dan Tindak Lanjut
Kondisi Darurat COVID-19 serta Sosialisasi terkait KEP-89/PB/2020
Tanggal : 09 April 2020

Sehubungan dengan hal sebagaimana pokok nota, kami sampaikan sebagai berikut:
1. Telah dilaksanakan rapat pada hari Jumat, 3 April 2020 dengan metode video conference
yang membahas evaluasi dan tindak lanjut kondisi darurat COVID-19 serta sosialisasi terkait
KEP-89/PB/2020.
2. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris DJPb dan diikuti oleh seluruh Kepala Kanwil DJPb.
3. Adapun hasil rapat dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Satgas Pelayanan Perbendaharaan dibentuk hanya ketika PSBB diterapkan oleh pemda,
untuk melaksanakan tugas perbendaharaan, yang terdiri dari Pengarah, Bidang Teknis,
dan Dukungan Teknis.
b. Apabila PSBB diberlakukan pada salah satu kabupaten yang bukan lokasi Kanwil atau
KPPN, maka satgas tidak perlu ditetapkan.
c. Dalam hal PSBB diterapkan, Kanwil dan KPPN agar memperhatikan kebutuhan
transportasi dan akomodasi (termasuk konsumsi) para pegawai yang ditugaskan sebagai
satgas.
d. Bagi pegawai yang ditugaskan sebagai satgas agar melaksanakan protokol COVID-19,
seperti pada transportasi, pakaian, dan akomodasi.
e. Pegawai yang mendapatkan tugas masuk dalam satgas, agar tidak menggunakan
kendaraan umum, diutamakan membawa kendaraan pribadi atau disediakan fasilitas
antar-jemput oleh kantor.
f. Bagi pegawai yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk pergi keluar kota
agar melapor kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Terkait pergantian shift satgas, agar dapat digunakan mekanisme cuti untuk user SPAN,
yaitu bergantian user antar pegawai yang memiliki role sama.
h. Kantor Pusat DJPb akan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwajib terkait pelaksanaan
layanan perbendaharaan dalam pemberlakukan PSBB oleh pemda.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut kami lampirkan notula penyelenggaraan rapat
kepada para Kepala Kanwil DJPb dan para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handayaningsih