Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 44
Title 90.000 BURUH PABRIK ROKOK KENA PHK, GAPRINDO KELUHKAN REGULASI YANG SEMAKIN
EKSESIF
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 24 Desember 2019
Page/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/12/24/90000-buruh-pabrik-rokok- kena-phk-
gaprindo-keluhkan-regulasi-yang-semakin-eksesif
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Industri Hasil Tembakau (IHT) masih menjadi salah satu industri yang
berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia meski beberapa tahun
belakangan, volume produksi industri ini menunjukkan tren turun.
Jumlah pabrikan IHT skala kecil hingga menengah dan besar saat ini hanya tersisa
sekitar 700 perusahaan. Padahal di 2007 masih terdapat lebih dari 4.000-an
pabrikan. Penurunan ini berdampak pula serapan tenaga kerja yang sejak 2014,
lebih dari 90 ribu tenaga kerja pabrik tembakau mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK).
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Muhaimin Moeftie
menyatakan, iklim usaha IHT kini semakin tidak kondusif dengan hadirnya
peraturan-peraturan yang kian eksesif yang menurutnya semakin menekan industri
ini lebih lanjut.
Salah satu isu yang kini tengah menjadi pembahasan luas dan menambah
keresahan para pelaku IHT adalah proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Revisi yang digagas tim Kementerian Kesehatan tanpa pelibatan pelaku usaha
tersebut mencakup beberapa poin perubahan yang berdampak pada
keberlangsungan IHT.
Sejumlah poin perubahan antara lain perubahan ukuran gambar peringatan
kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dari total kemasan; pelarangan
penggunaan bahan tambahan; dan pelarangan iklan di sejumlah media.
Kementerian Kesehatan berpendapat, revisi akan membantu mengurangi angka
prevalensi perokok, khususnya dari kalangan anak-anak dan remaja.
Namun, proses pembahasan revisi sudah mendapat penolakan dari para pelaku
industri serta asosiasi. Selain Kementerian Kesehatan dinilai tidak terbuka
menyampaikan latar belakang perlunya revisi atas PP No.109 Tahun 2012, para
pemangku kepentingan seperti asosiasi industri, asosiasi petani, pedagang, hingga
konsumen merasa tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya.
Page 43 of 94.
