Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019

"Kami menyadari, produk tembakau merupakan produk yang memiliki resiko.
Karena ini kami senantiasa berkoordinasi dan sepenuhnya menghormati upaya
Pemerintah dalam mengendalikan konsumsinya." "Namun, selayaknya dalam
mencari solusi yang adil dan berimbang, Pemerintah turut mempertimbangkan
dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT. Tidak ketinggalan
melibatkan dan menampung masukan para pemangku kepentingan IHT, termasuk
pelaku industri," ungkap Muhaimin Moeftie.

Sejalan dengan pendapat asosiasi tembakau lainnya, Muhaimin menyatakan,
GAPRINDO meyakini PP No. 109 Tahun 2012 yang berlaku saat ini sebenarnya
sudah mengakomodasi dengan tepat hak pelaku industri maupun hak publik.

Asosiasi mengusulkan pemerintah dapat fokus kepada upaya nyata yang dapat
dilakukan untuk menekan angka prevalensi perokok, seperti edukasi dan
pengendalian akses juga konsumsi rokok oleh anak serta remaja.

uhaimin menyebutkan, banyak upaya strategis yang bisa dilakukan untuk
mengurangi jumlah perokok di bawah umur tanpa harus menekan keberlangsungan
IHT. Misalnya sosialisasi kepada pengecer/peritel; memasukkan materi bahaya
merokok ke dalam kurikulum pendidikan; edukasi mengenai pengasuhan anak bagi
orang tua; pertemuan rutin bersama kelompok pemuda di daerah, dan lainnya.

"Dengan edukasi yang lebih terstruktur dan menarget banyak lapisan, tentu bisa
membuat langkah pencegahan perokok anak semakin efektif, bukan lantas
menghukum pelaku industri secara sepihak," ujar Muhaimin Moeftie .

Dia mengatakan, perusahaan anggota GAPRINDO juga berkontribusi
mengkomunikasikan pelarangan akses rokok oleh anak dan remaja sesuai dengan
PP No. 109 tahun 2012 dan ke depannya akan melanjutkan program sosialisasi ke
kalangan peritel agar tidak menjual produk rokok kepada anak dan remaja di
bawah usia 18 tahun dengan alasan apapun.

uhaimin Moeftie menyatakan, GAPRINDO berharap pemerintah agar
mempertimbangkan untuk menghentikan proses revisi PP No.109 tahun 2012.
GAPRINDO juga meminta Kementerian Kesehatan membuka pintu diskusi dengan
industri guna menghasilkan solusi yang tepat bagi seluruh pihak.

"Sebagai industri legal yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian
negara, kami berharap Pemerintah dapat lebih memperhatikan keberlangsungan
industri yang menaungi 6 juta masyarakat Indonesia ini," ujarnya.

"Kekhawatiran kami, jika upaya pengendalian konsumsi ini tidak diputuskan dengan
bijak dan akomodatif bagi seluruh pihak, hanya akan menimbulkan dampak lanjutan
yang malah merugikan Pemerintah dan masyarakat sendiri," imbuhnya..

Page 44 of 94.