Page 110 - E-Book PTK3_Neat

 Menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan,

peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib
menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.

 Menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja

yang diderita oleh pekerja sesuai peraturan perundang-

undangan.
Catatan : Semua hal yang berhubungan dengan kewajiban

pengurus dalam pelaksanaan K3 tercantum dalam UU No.1

Tahun 1970 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 14, serta UU
No.36 Tahun 2009 Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 166.

4) Apa saja kewajiban dan hak tenaga kerja dalam K3?

Sesuai peraturan perundangan UU No.1 Tahun 1970 Pasal 12,

kewajiban dan/atau hak pekerja dalam K3, antara lain :
a) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai

pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja

b) Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
c) Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan

d) Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3

yang diwajibkan

e) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat K3
serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan

olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh

pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat

dipertanggung-jawabkan.
5) Bagaimana jika perusahaan melakukan pelanggaran K3?

Sanksi yang diatur UU No.1 Tahun 1970 untuk pihak yang

melakukan pelanggaran K3 berupa kurungan paling lama tiga bulan
atau denda paling tinggi Rp 100.000,-. Pada UU No.13 Tahun 2003

Pasal 190 juga mengatur tentang K3, namun tidak ada sanksi

pidana bagi pihak yang melanggar.

103 | P a g e