Page 233 - SOP-uinsa
P. 233

Standar Operasional Prosedur      UIN Sunan Ampel Surabaya



                                                           KEMENTERIAN AGAMA
                                         UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
                                                           (UINSA) SURABAYA

                                                         Jl. A. Yani 117 Surabaya

                                                      STANDART OPERATING PROCEDURE
                                                                    (S O P)
                                                 PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

                                          Tanggal          Tanggal         Tanggal          Disahkan
                      No Dokumen         Pembuatan          Revisi      Implementasi          Oleh
                         UINSA-
                      QA/PM/…/…          01/03/2009      01/03/2015       01/05/2015        LPM UINSA




                      1.  TUJUAN
                         SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS ini bertujuan untuk:
                         1.1. Menjelaskan persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan
                             UIN Sunan Ampel Surabaya
                         1.2. Menjelaskan prosedur pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan UIN
                             Sunan Ampel Surabaya
                         1.3. Menjelaskan Pihak-pihak yang  terkait dengan pengangkatan CPNS menjadi
                             PNS di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya

                      2.  RUANG LINGKUP
                         2.1. Persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS
                         2.2. Batas waktu menjadi CPNS
                         2.3. Prosedur pengangkatan CPNS menjadi PNS

                      3.  REFERENSI
                         3.1. PP Nomor 11 Tahun 2002 Jo PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan
                             pegawai negeri sipil.
                         3.2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
                         3.3. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian
                             (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
                             Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
                             Tahun 1999 (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 169,  Tambahan
                             Lembaran Negara Nomor 3890);
                         3.4. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah
                             (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
                             Nomor 3839);
                         3.5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
                             Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
                             72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
                         3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun  2000 tentang Kewenangan
                             Pemerintah  dan Kewenangan  Propinsi  Sebagai  Daerah  Otonom  (Lembaran
                             Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
                         3.7. Peraturan Pemerintah nomor 96  Tahun  2000 tentang Kewenangan
                             Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
                             (Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 193,  Tambahan Lembaran Negara
                             Nomor 4014);



                                                           - 224 -
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238