Page 18 - CETAKBIRUKY
P. 18
2.3Landasan Yuridis
Landasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan subtansi atau materi yang diatur segingga perlu dibentuk peraturan yang baru. Beberapa persoalan hukum antara lain peraturan sudah ketinggalan, tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan lebih rendah sehingga tidak dapat dilaksanakan atau daya berlakunya rendah, ada tetapi tidak memadai, atau sama sekali belum ada.
Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam penyusunan Grand Desain Kehumasan dan Komunikasi Publik ini dikaitkan dengan peran hukum, baik sebagai pengatur perilaku (social control), rekayasa sosial (social engineering) maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (dispute solution). Aspek yuridis ini sangat diperlukan karena peraturan ini menjamin adanya kepastian (certainty), dan keadilan (fairness) dalam masalah kehumasan dan komunikasi publik .
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Dalam konteks kehumasan, profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila sebagai landasan idiil bagi setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 10
