Page 20 - CETAKBIRUKY
P. 20
pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di Komisi Yudisial. Instrumen yang dapat digunakan adalah acuan dalam penyusunan Grand Desain Kehumasan dan Komunikasi publik ini juga mengacu pada PerMenPAN dan RB No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Instansi Pemerintah. Grand desain ini diharapkan sebagai acuan dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel, serta menjadi acuan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata kelola kehumasan di lingkungan Komisi Yudisial.
2.4 Landasan Teoritis 2.4.1 Public Relations
Moore (1988) mengungkapkan bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang bertugas menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dan melaksanakan program untuk mendapatkan pemahaman publik. Sedangkan menurut British Institute of Public Relations (BIPR), humas adalah sebuah upaya menyeluruh yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.
Serupa dengan pernyataan dari BIPR, definisi lain menurut Cutlip, Center dan Broom (2006), humas merupakan fungsi manajemen yang bertugas untuk mengevaluasi sikap publik, serta merencanakan dan melaksanakan program untuk meraih dukungan dari publik. Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa humas terdiri dari dua tugas penting, yakni strategi yang berurusan dengan masalah perencanaan program dan strategi dan teknis yang bertugas sebagai pelaksana yang menjadi eksekutor di lapangan. Selain itu, humas memiliki beberapa kegiatan yang meliputi menilai sikap publik terhadap organisasi, meninjau kebijakan, serta mencari tahu kepentingan publik organisasi.
Humas memiliki karakteristik yang membedakannya dari bidang yang lain. Banyak yang berpendapat humas, pemasaran, dan iklan memiliki pemahaman yang sama, padahal tidak. Ciri-ciri dari humas antara lain: (Effendy, 2001:25)
1. Humasadalahkegiatankomunikasiyangberlangsungduaarahsecaratimbal balik. Program humas tidak bisa dijalankan secara efektif jika target sasaran
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 12