Page 169 - Kelas_11_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 169

Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau bagian timur
                       juga dibagi dalam wilayah karesidenan-karesidenan, tetapi jumlahnya relatif
                       kecil.

                       Di bawah residen ada pejabat asisten residen. Asisten residen ini mengepalai
                       suatu wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah
                       asisten  residen  masih  ada  pejabat  yang  disebut  kontrolir  (controleur).  Ia
                       memimpin wilayah yang dinamakan controle-afdeling.


                       » Mengapa Daendels melakukan perubahan dan pembaharuan dalam
                            bidang politik pemerintahan di Hindia Belanda?


                       Selanjutnya  yang  terkait  dengan  pemerintahan  pribumi,  para  pejabatnya
                       semua  dijabat  oleh  priayi  pribumi.  Jenjang  tertinggi  dalam  pemerintahan
                       pribumi adalah seorang regent atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah
                       kabupaten.  Seorang  bupati  ini  dibantu  oleh  seorang  pejabat  yakni  patih.
                       Satu  wilayah  kabupaten  umumnya  terbagi  menjadi  beberapa  distrik  yang
                       dipimpin  oleh  seorang  wedana.  Setiap  distrik  kemudian  terbagi  menjadi
                       onderdistrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat.
                       Unit paling bawah kemudian ada desa-desa.


                       Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda,  ia
                       mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal
                       mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa
                       yang  sudah  terbiasa  hidup  dalam  adat-istiadat  dan  ikatan  feodal  yang
                       kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para
                       penguasa pribumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti
                       sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini pemerintah pusat
                       dapat  langsung  berhubungan  dengan  rakyat  tanpa  perantara  penguasa
                       lokal.  Sebenarnya  pekerjaan  ini  sudah  diawali  oleh  Daendels,  sehingga
                       Raffles  tinggal  melanjutkan  saja.  Pembaruan  yang  dilakukan  Raffles  juga
                       menyangkut struktur pemerintahan dan peradilan.


                       Pada  masa  pemerintahan  Raffles,  bupati  sebagai  penguasa  lokal  harus
                       dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati
                       diangkat  sebagai  pegawai  pemerintah  di  bawah  seorang  residen.  W.
                       Daendels  memberikan  istilah  itu  dengan  prefek  atau  landrost.  Raffles
                       kemudian membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai
                       oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Pembaruan






                                                                                          161
                                                                             Sejarah Indonesia
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174