Page 238 - Kelas_11_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 238

Muhammad Husni Thamrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal
                 dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin
                 kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

                 Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional.
                 Mereka  mengecam  tindakan  pemerintah  terhadap  ketidakadilan  yang
                 diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas
                 usulan Fraksi Nasional itu volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah
                 kolonial.  Pemerintah  kemudian  mengusulkan  perkara  yang  dituduhkan
                 kepada  para  pemimpin  ke  pengadilan  tinggi,  bukan  pengadilan  negeri.
                 Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah
                 perbuatan  pidana,  bukan  masalah  pelanggaran  politik.  Jelaslah  bahwa
                 gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan
                 yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.

                 Fraksi  Nasional  juga  menolak  usulan  pemerintah  untuk  memperkuat
                 pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah
                 kesengsaraan  rakyat  karena  situasi  ekonomi  saat  itu  sedang  mengalami
                 depresi.  Menurut  Fraksi  Nasional  lebih  baik  biaya  itu  digunakan  untuk
                 meningkatkan  kesejateraan  rakyat.  Sementara  pengawasan  dalam  bidang
                 politik  semakin  diperketat  dengan  adanya  bermacam-macam  larangan,
                 seperti  larangan  berkumpul,  pembredelan  surat  kabar,  dan  propaganda.
                 Fraksi  Nasional  juga  mendorong  anggotanya  untuk  lebih  berperan  dalam
                 Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi.


                 Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan
                 yang  bersikap  moderat  dalam  perjuangannya,  rasa  tidak  puas  terhadap
                 pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya
                 Petisi  Sutardjo  pada  15  Juli  1936,  dalam  sidang  Volksraad.  Petisi  itu
                 menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan
                 yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah.
                 Situasi  politik  dunia  saat  itu,  yaitu  sedang  berkembangnya  naziisme  dan
                 fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang
                 mungkin  mengancam  Indonesia,  sehingga  perlu  mempererat  hubungan
                 dengan Pergerakan Nasional Indonesia.













                 230    Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK                                   Semester 1
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243