Page 33 - Pedoman BUKTI LULUS UJI BERKALA_Spread
P. 33

M.  BENTUK  DAN  FORMAT  PENETAPAN  BADAN  USAHA  PEMBUAT  BUKTI

               LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR


                                        KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


                         KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
                                  NOMOR :

                                                        TENTANG

                         PENETAPAN SEBAGAI PEMBUAT BUKTI LULUS UJI BERKALA

                                               KENDARAAN BERMOTOR

                                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

              Menimbang            :  a.  bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal
                                          Perhubungan  Darat  Nomor  …..  tentang  Pedoman  Teknis
                                          Bukti  Lulus  Uji  Berkala  Kendaraan  Bermotor,  pembuat
                                          Bukti  Lulus  Uji  berkala  Kendaraan  Bermotor  harus
                                          mendapatkan          penetapan        dari     Direktur      Jenderal
                                          Perhubungan Darat;

                                      b.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi
                                          dan teknis, ….. dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai
                                          pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
                                      c.  berdasarkan  pertimbangan  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu
                                          menetapkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan
                                          Darat tentang Penetapan Pembuat Bukti Lulus Uji Berkala
                                          Kendaraan Bermotor;
              Mengingat            :   1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas
                                          dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                                          Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan  Lembaran  Negara
                                          Republik Indonesia Nomor 5025);

                                      2.  Undang-Undang           Nomor      23     Tahun      2014      tentang
                                          Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                                          Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
                                          Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  diubah
                                          terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
                                          tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
                                          Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38