Page 163 - Sejarah Perundangan Islam (Edisi Baru)

PERUNDANGAN ISLAM ABAD 7H - 13H
Secara keseluruhan, Majallah al-Aḥkām memuat 1851 pasal (edisi Inggris, 379 halaman), didahului dengan pasal-pasal tentang ketentuan umum, baik pada setiap buku, maupun sebagai pendahuluan itu sendiri, yang berisi prinsip dan kaidah hukum (qawāʻid) yang berlaku, terdiri atas 100 pasal. Ia juga dilengkapi dengan daftar istilah (glossary) mengikut abjad huruf. Jumlah pasal yang mengatur soal transaksi di pasar merupakan yang paling banyak jumlahnya. Buku I tentang Perdagangan, misalnya, terdiri atas 300 pasal, Buku II tentang Sewa-Menyewa terdiri atas 207 pasal.
Setelah Perang Dunia ke-II, kemunculan pembukuan hukum di berbagai negara Arab. Sebelumnya, pembukuan hukum Islam dimulai oleh Mesir pada tahun 1875 dan diikuti pula dengan penyusunan tahun 1883. Pembukuan hukum di Mesir ini merupakan campuran antara hukum Islam dan hukum Barat (Eropa). Setelah itu pada tahun 1920, Muhammad Qudri Pasya, seorang pakar hukum Mesir, membuat pembukuan hukum Mesir di bidang perdata (civil or common law) yang diambil secara murni dari hukum Islam (fiqh). Lebih lanjut, penyusunan hukum di Mesir mengalami berbagai perubahan antara lain pada tahun 1920, 1929, 1946 dan 1952. Di Irak pun muncul pembukuan hukum Islam yaitu pada tahun 1951 dan 1959. Pembukuan hukum Islam di Yordania pertama kali dilakukan pada tahun 1951 dan mengalami perubahan pada tahun 1976. Lebanon, yang merupakan bagian kerajaan Turki Utsmani, melakukan penyusunan pula pada tahun 1917 dan 1934. Kemudian Suriah mulai menyusun hukum Islam pada tahun 1949, Libya pada tahun 1953, Maroko pada tahun 1913, Sudan pada tahun 1967 dan negara-negara Islam lainnya.65
Di Asia Tenggara, Malaysia tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan hukum Islam, terutama hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Muhammad and Marriage Ordinance
65 Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Univesitas Yarsi, 1999, hlm. 53-55.
147