Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 04 September 2019

EKONOMI & BISNIS

rabu, 4 september 2019 17

Pindah ibu Kota
Biaya Jangan Gunakan Dana Asing

JAKARTA, PPOST kota negara di Gedung Nusan-
Wakil Ketua DPR RI, Fadli tara DPR RI di Jakarta, Selasa.
Zon mempertanyakan skema Selain kondisi ekonomi yang
pembiayaan rencana pemin- lebih baik, politikus Partai
dahan ibu kota negara yang Gerindra itu juga mengung-
diperkirakan menelan dana kapkan ibu kota negara baru
mencapai Rp466 triliun. bisa dipindahkan jika persoa-
“Skema swasta dan bumn lan kemiskinan, penganggu-
seperti apa? BUMN saja meru- ran, utang, dan defisit neraca
gi. Swasta apalagi dalam kondi- perdagangan teratasi.
si sekarang. Nanti swasta dalam Selain itu, lanjut dia, per-
negeri atau asing?,” katanya di soalan pangan dan energi juga
Gedung Nusantara MPR/DPR harus sudah stabil, menjadi
RI di Jakarta, Selasa. salah satu syarat apabila ingin
Ia meminta apabila terealisa- Fadli Zon memindahkan ibu kota negara.
si, pembangunan ibu kota baru “Sekarang ini mau pindah-
itu tidak memanfaatkan dana dalam bentuk investasi. kan ibu kota, dasarnya apa?,
luar negeri agar tidak dikuasai Estimasi biaya proyek dan urgensinya apa?, kami tidak
kepentingan asing. pembiayaan fisik ibu kota baru lihat urgensi,” ucap Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu akan menggunakan pembi- Sebelumnya, Presiden Joko
menyebut pemindahan ibu kota ayaan dari tiga sumber, yakni Widodo memutuskan sebagian
negara itu baru sebatas wacana, APBN, skema kerja sama antara wilayah di Kabupaten Penajam
karena sampai saat ini belum pemerintah dan Badan Usaha Paser Utara dan Kutai Kar-
ada dokumen legal dan kon- (KPBU), dan skema kerja sama tanegara, Kalimantan Timur,
stitusional yang disampaikan pemanfaatan atau pihak swasta. sebagai kawasan ibu kota baru
pemerintah kepada DPR. Menurut Kementerian PPN/ pemerintahan.
Dalam nota keuangan dan Bappenas, estimasi total bi- Kepala Negara menjelaskan
Foto : PPost/habibi
Rancangan APBN 2020, lanjut aya proyek dan pembiayaan Kalimantan Timur dipilih kare- reLese tpID - Wakil Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng, Setian didampingi Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng, Lubis Rada Inin
dia, tidak ada anggaran belanja fisik ibu kota negara mencapai na memenuhi sejumlah kriteria memimpin rilis TPID di Palangka Raya kemarin.
yang mendukung rencana pe- Rp466 triliun. kebutuhan kawasan ibu kota,
mindahan ibu kota baru itu. Estimasi total biaya itu terdiri yakni risiko bencana yang min-
“Hal ini sudah dikonfirmasi atas tiga sumber pembiayaan, im dan memiliki lokasi strategis
Menkeu, tidak ada rencana yakni APBN sebesar Rp74,44 di tengah-tengah Indonesia.
yang tergambar dalam postur triliun, skema KPBU Rp265,2 berkembang, yakni Balikpapan Pertahankan Deflasi
Selain itu, berdekatan dengan
anggaran 2020,” katanya ketika triliun, dan swasta melalui wilayah perkotaan yang sudah
memberikan sambutan dalam skema kerja sama pemanfaatan
seminar rencana pemindahan sebesar Rp127,3 triliun. dan Samarinda. Indikator lain-
ibu kota negara yang dilak- Sebelumnya Fadli Zon juga nya, lanjut Presiden, kawasan
sanakan di Gedung Nusantara mempersoalnya pemindahan itu memiliki infrastruktur leng-
MPR/DPR RI. ibu kota negara. Menurut- kap dan tersedia lahan yang di September
Sebelumnya, Menteri Peren- nya ibu kota negara baru bisa dikuasai pemerintah seluas
canaan Pembangunan Nasional/ dipindahkan jika salah satu 180.000 hektare.
Badan Perencanaan Pembangu- indikatornya seperti pertum- Menurut keterangan Badan
nan Nasional (Bappenas) Bam- buhan ekonomi Indonesia lebih Perencanaan dan Pemban-
bang Brodjonegoro menjelaskan kuat, yakni mencapai delapan gunan Nasional (Bappenas),
salah satu skema pembiayaan hingga 12 persen. pembangunan ibu kota baru itu
untuk pembangunan infra- “Saat ini ekonomi kita tum- akan dimulai pada tahun 2021. paLaNGKa raYa, ppOst Prosfek inflasi pada periode turun harus tetap dicarikan
struktur, antara lain jalan, ban- buh hanya lima persen,” kat- Target penyelesaian pemban- Wakil Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendatang diperkirakan ter- solusi.
dara, dan pelabuhan di ibu anya usai menghadiri seminar gunan gedung pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Setian berharap dapat beberapa hal yang dapat Untuk Dinas Tanaman Pan-
kota baru akan dibiayai BUMN terkait rencana pemindahan ibu pada tahun 2024.(ant/P8) mempengaruhi, antara lain gan, Holtikultura dan Peter-
agar timnya bisa mempertahankan deflasi pada Bulan komoditas pertanian, dimana nakan, tetap konsen dengan
September 2019. musim kemarau dapat mem- program kandang penyangga
pengaruhi produksi bahan
ayam ras. Dimana kandang
Jangan Mengharap “Hendaknya semangat kerja mendapat perhatian khusus. pangan. Juga administered baru ini diisi 24.000 ekor bibit
prices tarif angkutan udara,
ayam ras siap panen seki-
Dana Transfer Pusat dari tim jangan sampai kendor, Dimana ketersediaan pasokan, yang dipengaruhi oleh kebi- tar Oktober. Juga bibit cabai
kelancaran distribusi dan ko-
dibagikan dinas TPHP kepada
kita harus bisa lebiah baik dari
jakan tiket pesawat terbang
Juli dan Agustus, paling tidal
serta kemungkinan pengaruh
bisa panen di bulan Septem-
bulan ini kita bisa deflasi di an- munikasi efektif harus selalu terbaru yang dirilis September, petani lokal, dan masyarakat
dijaga. Terutama ketika ada
PADANG, PPOST kong pendapatan masyarakat. gkan 0,12 persen” Kata Setian even besar yang dilaksanakan isu kenaikan iuran BPJS dan ber ini, sehingga mampu ikut
Wakil Presiden, Muhammad Pemerintah menurutnya ting- dalam kegiatan proyeksi relese di Palangka Raya, hendaknya faktor core kenaikan harga menekan kenaikan harga cabe
Jusuf Kalla mengingatkan gal membantu, misalnya den- TPID Kalteng di Palangka dinas dan badan instansi teknis emas dunia. rawit .
daerah agar tidak semata-mata gan menyediakan bibit unggul Raya, Selasa (3/9) kemarin. harus peka melihat itu. Ditambahkan Kepala Biro Disebutkan, Bulog sebagai
berharap dana transfer dari sehingga tujuan bisa tercapai TPID Kalteng mencatat, pada Kata Setian, setiap kali ada Ekonomi Setda Kalteng, Lubis bagian paling krusial, dinilai
pusat untuk pembangunan dengan baik. Agustus kemarin, Kalteng even hari besar, biasanya kebu- Rada Inin, rencana aksi dari baik karena sampai 10 bu-
karena jumlahnya semakin Sementara itu Gubernur mengalami deflasi sebesar 0,29 tuhan sembako pangan menin- seluruh dinas dan badan ber- lan kedepan persediaan be-
lama akan semakin kecil. Sumbar Irwan Prayitno men- persen. Angka ini meningkat gkat dari hari normal. Sehingga gabung TPID tetap dijalankan. ras dipastikan aman. Karena
“Negara punya beban rutin gatakan daerah itu sudah dibanding sebulan sebelumnya ketersediaan pasokan harus Dinas Perdangan dan Perin- tercatat sebanyak 8.000 ton,
seperti gaji pegawai. Meski mendapatkan banyak ban- yang mengalami deflasi sebesar benar-benar dijaga di pasar dustrian harus tetap memantau cukup untuk delapan bulan
jumlahnya tidak bertambah, tuan dari pusat terutama untuk 0,25 persen (mtm). besar dan pasar Kahayan. Se- kondisi cabe rawit sebulan kedepan, ditambah 2000 ton
tetapi tunjangannya macam- muhammad Jusuf Kalla pembangunan infrastruktur. Disebutkan, komoditas pe- lain itu pasar penyeimbang kedepan. Dimana harganya beras lagi panenen baru dari
macam dan terus naik. Ini akan Ia berharap ke depan Sumbar nyumbang inflasi selama Agus- milik pemerintah daerah juga komoditas ini cendrung belum petani-petani lokal. Ditambah
mempengaruhi dana transfer ke carikan sebuah produk yang akan semakin maju dengan tus seperti cabai rawit, kacang dinilai menjadi bagian penting turun diangka normal dan cadangan gula tersedia 49 ton
daerah,” katanya saat bersilatur- bernilai tinggi di daerah dan dukungan dari semua pihak ter- panjang, beras dan lainnya. Ko- untuk menekan stabilitas harga mewaspadai barang lainnya. dan minyak goring sebanyak
ahmi dengan tokoh masyarakat laku di pasaran untuk menyo- masuk dari pusat.(ant/P8) moditas ini dinilai harus selalu di pasaran. Tentu harga barang yang belum 667.000 liter.(bi/P8)
di Sumbar, Senin.
Di tambah lagi menurutnya,
semakin lama pemerintah harus
menurunkan nilai pajak untuk
bisa bersaing dengan negara lain
sehingga pendapatan daerah
akan semakin kecil.
Hal itu harus diimbangi den-
gan meningkatkan pendapatan
masyarakat sehingga pemban-
gunan dan kemakmuran tetap
bisa diraih.
“Program pemerintah seperti
membangun infrastruktur hanya
mendukung sekitar 18 persen
dari peningkatan kemakmuran
masyarakat. 82 persen lagi adalah
peran dari pengusaha dan ma-
syarakat sendiri,” katanya.
Artinya segala potensi di dae-
rah harus dimaksimalkan untuk
bisa memakmurkan masyarakat,
ujarnya. Dengan demikian, lanjut
dia, dukungan perguruan tinggi
untuk mencetak sumber daya
manusia yang unggul dibutuhkan.
Salah satu caranya harus di-

Layout : Anis Rahmawati/SMK Karsa Mulya/Siswa Magang 2019