Page 20 - SKH Palangka Post Edisi 04 September 2019

EKONOMI & BISNIS

rabu, 4 september 2019 20

Supervisory Technology

Diterapkan Awasi Fintech

paLaNGKa raYa, ppOst Dalam kesempatan yang sama,
Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan Supervisory OJK juga menyelenggarakan
seminar dengan tema “Para-
Technology (supTech) untuk mengembangkan ekosistem metric Insurance”. Parametric
perusahaan financial technology (fintech) yang masuk Insurance merupakan salah satu
dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD). bentuk inovasi di bidang pera-
suransian atau yang lebih dikenal
Penerapan supTech di IKD di- Pada 20 Agustus 2018, OJK dengan istilah insurtech.
Berdasarkan data statistik
tandai dengan peresmian laman telah mendirikan Innovation per 31 Juli 2019, OJK INFINITY
mini di portal OJK yang diberi Center atau Fintech Center yang telah melayani 397 konsultasi
nama Gerbang Elektronik Sistem disebut dengan OJK INFINITY. dan menerima lebih dari 800
Informasi Keuangan Digital Melalui ini, OJK secara aktif pengunjung yang terdiri dari
(Gesit) sebagai media interaksi membangun ekosistem fintech pelaku Inovasi Keuangan Digital,
antara OJK, penyelenggara IKD yang dapat menjadi bagian dari Pelaku Jasa Keuangan, pemerin-
dan masyarakat. sistem keuangan Indonesia, tah, akademisi, dan pemangku
“Gesit merupakan bentuk awal dengan menghadirkan layanan
dari pengembangan supTech jasa keuangan berbasis teknologi kepentingan lainnya.
Dengan diterbitkannya POJK
untuk IKD. SupTech nantinya informasi yang inovatif, efektif, No. 13/POJK.02/2018 dan tersedi-
menjadi alat pemantauan ter- efisien namun tetap mengede- anya fasilitas pelayanan dari OJK
hadap Penyelenggara yang telah pankan perlindungan konsumen. Infinity, hingga saat ini terdapat
terdaftar di OJK dengan mem- Ketua Dewan Komisioner OJK total 48 Penyelenggara IKD yang
pergunakan teknologi. Suptech Wimboh Santoso dalam kesem- telah memperoleh status tercatat
ditujukan untuk meningkatkan patan yang sama mengatakan di bawah POJK 13/2018, dengan
efektifitas dan efisiensi peman- bahwa OJK INFINITY telah 34 di antaranya ditetapkan seb-
tauan terhadap Penyelenggara menjadi forum bagi para pelaku agai contoh model untuk diuji
terkait aspek kepatuhan terha- industri fintech di Indonesia coba dalam Regulatory Sandbox
dap aturan yang berlaku,” kata maupun mancanegara melalui dari 120 permohonan pencatatan
Wakil Ketua OJK Nurhaida saat diskusi serta kolaborasi antara yang masuk di OJK.
meresmikan Gesit, di kantor OJK regulator dan innovator dalam Dari total permohonan terse-
Jakarta, Selasa (3/9). rangka pengembangan IKD. but, telah tercatat 48 IKD yang
Nurhaida menjelaskan bahwa “OJK telah bekerja sama den-
OJK telah menyatakan komit- gan otoritas di Singapore (Mon- terbagi menjadi 15 klaster yaitu
aggregator, credit scoring, claim
mennya untuk mendukung etary Authority of Singapore), service handling, digital DIRE, fi-
perkembangan sektor keuangan dan dalam waktu dekat akan nancial planner, financing agent,
digital secara utuh dan berkelan- segera menandatangani kerjasa- funding agent, online distress
jutan, dengan memberikan lay- ma dengan Securities Exchange solution, online gold depository,
anan yang efektif, efisien, dan Commission Malaysia. OJK juga project financing, social network
bermanfaat serta mendukung sedang melakukan pembahasan and robo advisor, block-chain
peningkatan inklusi keuangan mekanisme kerja sama dengan based, verification non-CDD,
dalam membantu meningkatkan Japan Financial Services Auhor-
. PPOST/SIGIT kesejahteraan masyarakat. ity,” kata Wimboh. tax and accounting dan e-KYC.
paparKaN materI- Wakil Ketua OJK, Nurhaida saat menyampaikan materi Supervisory Technology, Selasa (3/9) (spr/P8)

Dorong Pengusaha Parkir Bisa Dipidanakan

Pengembangan KEK JAKARTA, PPOST ‘kehilangan bukan menjadi tang- Konsumen. terpusat tentang perparkiran.

Kementerian Perdagangan gung jawab pelaku usaha. Sesuai Pelanggaran terhadap pen- Regulasi yang selama ini ada
menyebutkan pelaku usaha jasa UU Perlindungan Konsumen, ha- cantuman klausul baku dalam hanya di tingkat pemerintah dae-
JAKARTA, PPOST dengan membangun sentra parkir dapat terkena pidana rus ada kesetaraan antara hak dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang rah karena pajak parkir dianggap
Lembaga Swadaya Ma- produksi pangan atau industri atas pelanggaran aspek op- kewajiban konsumen dan pelaku No. 8 tahun 1999 tentang Per- sebagai pendapatan daerah,
syarakat (LSM) Indone- sehingga tumbuh pemerataan erasional yang dinilai berpo- usaha,” kata Veri pada Sosialisasi lindungan konsumen diancam bukan pelayanan.
sian Resources Studies (Ir- ekonomi. tensi merugikan konsumen. dan Ekspos Hasil Pengawasan dengan pidana penjara pal- Fauzan memaparkan bah-
ess) mendorong pemerin- Selain itu ia juga mendorong Dirjen Perlindungan Konsumen Jasa Parkir di Kantor Kement- ing lama 5 tahun atau pidana wa pelaku usaha parkir ditun-
tah mengembangkan Ka- pengembangan komoditas dan Tertib Niaga (PKTN), Veri erian Perdagangan Jakarta, Senin. denda paling banyak Rp2 miliar. tut untuk melakukan efisiensi
wasan Ekonomi Khusus unggulan daerah seperti di Anggrijono menjelaskan banyak Menurut dia, bunyi kalimat Oleh karena itu, Ditjen PKTN dan penekanan harga, di sisi
(KEK) dibandingkan me- Gorontalo yang dikenal seb- penyedia atau pengelola jasa dalam klausul tersebut seolah- Kementerian Perdagangan ten- lain juga harus memerhati-
mindahkan ibu kota neg- agai daerah penghasil jagung. parkir yang mencantumkan kali- olah bukan menjadi tanggung gah menyusun petunjuk teknis kan pelayanan konsumen.
ara apabila ingin melaku- Pengembangan kawasan eko- mat “Kerusakan atas kendaraan jawab dan kewajiban pengelola Veri anggrijono dengan melibatkan asosiasi dan “Kami harapkan komunikasi
kan pemerataan ekonomi. nomi khusus itu, kata dia, diarah- yang diparkirkan dan kehilangan parkir, bahkan menjadi masalah pelaku usaha jasa perparkiran. dengan pemerintah dan pelaku
“Itu cara lebih efisien dan kan ke wilayah Indonesia Timur atas barang barang di dalam yang dibebankan pada kon- spanduk, tiket/karcis parkir, ber- Ketua Umum Indonesia Park- usaha bisa menghasilkan kebi-
efektif dibandingkan den- dan Sumatera agar pembangu- kendaraan merupakan tanggung sumen. tentangan dengan Pasal 18 ayat ing Association, Muhammad jakan yang sifatnya ‘win-win
gan cara memindahkan ibu nan ekonomi lebih merata. jawab pengguna kendaraan”. Veri menjelaskan pencantu- (1) huruf a Undang-Undang No 8 Fauzan, menjelaskan bahwa solution’ dari usaha bisnis parkir
kota,” kata Direktur Ekseku- Marwan mengatakan saat ini “Pelanggaran klausul misalnya man klausul tersebut dalam tahun 1999 tentang Perlindungan selama ini belum ada kebijakan ini,” kata Fauzan.(ant/P8)
tif Iress, Marwan Batubara bukan waktu yang mendesak
dalam seminar terkait ren- untuk memindahkan ibu kota
cana pemindahan ibu kota negara mengingat ada persoa-
di Gedung MPR/DPR RI di lan prioritas yang harus diatasi. Dana Bergulir UMKM Bangun Jaringan Big Data
Jakarta, Selasa. Persoalan itu, kata dia, di
Menurut dia, pengemban- antaranya utang, kemiskinan,
gan kawasan ekonomi khusus dan pembangunan daerah. JAKARTA, PPOST pemberian pinjaman/pembiayaan sepakat untuk melaksanakan Per- “Sebetulnya sudah berjalan itu, kredit KUKM berjalan lancar
itu dilakukan salah satunya (ant/P8) Lembaga Pengelola Dana Ber- dana bergulir, dipandang perlu janjian Kerja Sama (PKS) tentang namun secara formal baru kita atau justru sedang mengalami
gulir Koperasi Usaha Mikro Kecil untuk membangun jaringan da- pemanfaatan Jaringan Komuni- tandatangani bersama. Jadi yang kemacetan.
“Kalau kita akan usulan dari
Tingkatkan Sebaran dan Menengah (LPDB-KUMKM) tabase terintegrasi,” ujar Braman. kasi dan Informasi Data Penerima sedang menerima pinjaman dana kreditur kita ingin mengetahui dia
Fasilitas Pemerintah (JOIN TUN-
dari program pemerintah tidak
membangun jaringan database
Program tersebut sebagai wujud
TAS) sebagai bagian dari program
bisa lagi meminjam dana LPDB
bagaimana, apakah masih punya
kerja sama LPDB-KUMKM den-
terintegrasi dengan konsep Big
Kartu Tani Data yang menghubungkan se- gan Pusat Investasi Pemerintah membangun jaringan database KUMKM, kecuali sudah lunas baru beban kredit atau tidak, macet atau
luruh sistem kementerian atau
boleh mengajukan lagi,” ucapnya.
tidak. Jadi di luar kredit program,
(PIP) Kementerian Keuangan.
terintegrasi.
Salah satu dari program pembi-
Kerja sama ini guna mengefek-
lembaga.
Birokredit,” papar Braman.
Direktur Utama LPDB-KUM- ayaan pemerintah tersebut yakni tifkan fungsi dan peran masing- Braman menjelaskan kerja sama bisa ketahuan melalui Pefindo
membangun jaringan database
JAKARTA, PPOST diberikan semangat insentif agar KM Braman Setyo dalam siaran penyaluran dana bergulir kepada masing lembaga dalam rangka terintegrasi dengan konsep Big LPDB-KUMKM sebagai satuan
Anggota Komisi IV DPR RI, bisa memaksimalkan sosialisasi pers yang diterima di Jakarta, koperasi dan UMKM yang selama sinkronisasi, verifikasi, validasi Data ini sebelumnya sudah di- kerja Kementerian Koperasi dan
Andi Akmal Pasluddin men- mengenai masalah Kartu Tani Selasa, mengatakan pengemban- ini dilakukan oleh LPDB-KUM- dan informasi penyaluran fasilitas lakukan pihaknya dengan Direk- UKM mempunyai tugas penting
dorong pemerintah melalui ini,” ujar Andi. gan sistem integrasi ini untuk KM. Begitu juga program kredit pembiayaan. “Ini adalah layanan torat Jenderal Kependudukan dalam menyalurkan pembiayaan
Kementerian Pertanian untuk Menurut dia, bila petani men- menjamin ketepatan sasaran, bagi kelompok usaha Ultra Mikro yang dibangun untuk melakukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian pada KUMKM di seluruh In-
terus meningkatkan sebaran getahui manfaat dan tujuan dari menghindari tumpang tindih (UMi), dan Lembaga Keuangan integrasi data dan pertukaran Dalam Negeri. Wujud kerja sama donesia. Tugas LPDB-KUMKM
Kartu Tani karena bermanfaat Kartu Tani itu pasti mereka akan pembiayaan, mewujudkan efekti- Bukan Bank (LKBB) yang dijalank- informasi antar instansi pemerin- kedua belah pihak, KUMKM yang sangat berbeda dengan tugas
untuk berbagai hal termasuk senang karena dengan meng- vitas, serta meningkatkan efisiensi an oleh PIP Kemenkeu. tah,” kata Braman. mengakses program pembiay- lembaga pembiayaan lainnya,
memastikan keakuratan peny- gunakan kartu tersebut ada atas program pemerintah yang “Ketika KUMKM mengakses PKS tersebut ditandatangani aan pemerintah akan terdeteksi selain memiliki target memberikan
aluran pupuk subsidi. kepastian pupuk yang diterima terkait layanan kepada masyara- kepada salah satu LKBB itu dan bersama antara Dirut LPDB-KUM- melalui NIK e-KTP pada sistem penyaluran dana ke KUMKM,
“Kartu Tani ini dirancang serta kepastian jumlah dan ada kat, karena semua program pem- tentu akan mengakses kepada KM Braman Setyo dengan Plt informasi kredit program (SIKP). LPDB-KUMKM juga wajib mel-
agar penyaluran pupuk itu bisa kepastian waktu. biayaan yang dikucurkan akan LPDB. Ini akses tol data antara Direktur Utama Pusat Investasi Selain itu, pihaknya juga meng- aporkan manfaat dari penyaluran
tepat sasaran, tepat waktu dan Selama ini, lanjutnya, sebelum termonitor di sistem informasi LPDB dengan PIP. Jadi akan ter- Pemerintah (PIP) Kementerian gandeng PT Pefindo Birokredit, dana yang diberikan.
tidak merembes ke mana-mana. terbitnya Kartu Tani, banyak kredit program (SIKP). koneksi ibarat BI Checking sehing- Keuangan Djoko Hendratto. Den- salah satu perusahaan BUMN Dijelaskan Braman, untuk tahun
Kalau kita melihat dari capaian- sekali di daerah-daerah ditemui “Kemitraan antar K/L dalam hal ga gampang termonitor KUMKM gan kerja sama ini, LPDB-KUM- yang diklaim memiliki database 2019 ini, LPDB menargetkan peny-
nya baru enam persen, tentu kelompok-kelompok tani mer- mensinergikan program pemerin- mana yang sudah mengakses KM ingin memastikan dana ber- pengkreditan yang bisa digunakan aluran dana bergulir sebesar Rp1,5
ini menjadi tantangan bagi Ke- eka itu punya uang tapi tidak tah untuk pengentasan kemiski- program pembiayaan pemerintah, gulir yang mereka kucurkan dapat untuk mencaritahu KUMKM yang triliun. Hingga akhir Agustus 2019
menterian Pertanian,” kata Andi dapat pupuk karena banyak nan dan peningkatan perekono- dan mana yang belum,” jelasnya. merata dinikmati oleh para mitra memiliki beban kredit lebih dari kredit yang telah tersalurkan seki-
Akmal Pasluddin dalam rilis pupuk yang merembes ke sek- mian masyarakat yang terkait LPDB-KUMKM dan PIP telah di seluruh Indonesia. satu, maupun mengetahui kondisi tar Rp807 miliar.(ant/P8)
yang diterima di Jakarta, Selasa. tor lain.
Program Kartu Tani pertama Selain itu, Andi juga men-
kali diluncurkan pemerintah gatakan dunia pertanian harus Impor Semen Disebut Soal Persaingan
pada tahun 2016, dan dimak- mengikuti juga teknologi infor-
sudkan untuk mewujudkan masi yang terus berkembang
kedaulatan dan ketahanan pan- setiap harinya. Untuk itu ia JAKARTA, PPOST Jika Indonesia mengimpor Industri Semen Indonesia (FSP dengan semen pabrikan China.
gan yang bertujuan untuk bagi menekankan agar pertanian Menteri Perindustrian, Air- semen dari China, maka harga ISI) bertemu dengan Kepala Staf Padahal, lanjut dia, komponen
kesejahteraan petani, namun juga sejalan dengan perkem- langga Hartarto menyebut produk tersebut seharusnya jauh Kepresidenan Moeldoko untuk bahan, sistem pembuatan dan
pada perjalanannya, capaian bangan teknologi demi tercipta kekhawatiran Federasi Serikat lebih mahal dari semen produksi audiensi pada Senin (2/9). biaya produksi relatif sama.
sebaran Kartu Tani dinilai masih sebuah sistem yang kuat, yang Pekerja Industri Semen Indone- domestik. Andre juga telah melapor- “Memang secara rata-rata bi-
sangat sedikit sekali. bagus, sehingga tidak ada lagi sia (FSP ISI) atas impor produk “Semen itu sangat lokal, tidak kan hal tersebut kepada Komisi aya produksi semen lokal lebih
Andi menambahkan bahwa penyelewengan-penyelewengan semen asal China berakar dari untuk impor. Lagipula impor Pengawasan Persaingan Usaha mahal salah satunya karena
salah satu upaya memaksimal- pupuk di tingkat petani ataupun masalah persaingan. itu kan bayar PPN, PPh, itu saja (KPPU) karena dianggap me- komponen upah buruh yang
kan pemanfaatan Kartu Tani di tingkat kelompok tani. Ia pun menyebut aksi jual rugi sudah 20 persen. Harga impor langgar UU Nomor 5 Tahun 1999 berbeda antara pabrik lokal
yaitu dengan memaksimalkan Sebelumnya, Anggota Komisi (predatory pricing) yang diduga dan domestik bedanya sudah pasal 20 tentang aktivitas jual rugi dengan pabrik asal China, na-
peran para penyuluh pertanian IV DPR RI Mindo Sianipar dilakukan oleh perusahaan se- besar,” katanya. (predatory pricing) yang dilaku- mun bila dihitung dalam skala
di berbagai daerah dalam men- mendorong pemerintah agar men asal China di pasar Indo- Airlangga pun mengaku akan kan oleh pabrik semen asal China. ekonomi perbedaan ini tidak ter-
sosialisasikan Kartu Tani. mengeluarkan kebijakan guna nesia bukan masalah utamanya. melakukan upaya teknis untuk Andre mengatakan terdapat lalu signifikan. Tapi kok selisih
Politisi PKS itu juga men- merevitalisasi penyuluh sek- “Ini masalahnya bukan itu (pred- airlangga Hartarto menangani masalah tersebut. sinyal jual rugi yang dilakukan harganya bisa begitu jauh. Ini
gatakan, anggaran pendampin- tor pertanian karena banyak atory pricing), masalahnya persain- Terkait dugaan predatory pric- oleh semen China dengan indika- ada apa,” kata Anggota DPR RI
gan bagi para penyuluh sudah permasalahan yang dihadapi gan,” ujarnya ditemui di Kemenko yang sangat lokal, di mana hanya ing yang dilakukan perusahaan si perbedaan harga yang sangat terpilih periode 2019-2024 itu
ada di Badan SDM dan Lit- petani di berbagai daerah yang Kemaritiman Jakarta, Selasa. bisa diproduksi di dalam negeri semen asal China, Wasekjen jauh antara produk semen lokal mempertanyakan.(ant/P8)
bang Kementan. “Supaya para membutuhkan peran penyuluh. Airlangga menjelaskan semen dengan bahan baku di negara Partai Gerindra Andre Rosi-
penyuluh-penyuluh kita ini (ant/P8) merupakan salah satu produk tersebut. ade dan Federasi Serikat Pekerja Halaman ini di Layout oleh Yuni Tamara - Siswi Magang SMK Karsa Mulya Palangka Raya