Page 21 - Buku Profil KPP Pratama Muara Teweh 2023
P. 21
Sejarah Singkat
KPP Pratama Muara Teweh
KPP Pratama Muara Teweh dibentuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan ini merupakan upaya
modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia secara bertahap sebagai
upaya pelaksanaan good governance dan meningkatkan penerimaan pajak serta
efektivitas organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Pada era modernisasi perpajakan tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) di Provinsi Kalimantan
Tengah melebur menjadi KPP Pratama. Adapun KPP dan KPPBB yang ada yaitu
KPP Palangkaraya, KPPBB Palangkaraya, KPP Sampit, KPPBB Sampit, KPPBB
Buntok, dan KPPBB Pangkalanbun.
KPP Pratama Muara Teweh merupakan pecahan dari KPP Palangkaraya yang
kemudian dilebur dengan KPPBB Buntok dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak Palangkaraya pada tanggal 6 Mei 2008 berdasarkan Peraturan Kementerian
Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Muara Teweh mulai beroperasi
sejak tanggal 1 Desember 2008.
Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 212/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan adalah menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
14 Profil KPP Pratama Muara Teweh
i
