Page 22 - Buku Profil KPP Pratama Muara Teweh 2023
P. 22

Tugas dan Fungsi




                    KPP Pratama Muara Teweh





             Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Muara  Teweh  merupakan  instansi  vertikal
             Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
             kepada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kalimantan  Selatan  dan
             Tengah.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  PMK-
             184/PMK.01/2020  tanggal  20  November  2020,  seluruh  KPP  Pratama  termasuk
             KPP Pratama Muara Teweh memiliki tugas pelayanan, edukasi, pengawasan, dan
             penegakan hukum Wajib Pajak di bidang pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
             Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan
             Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan
             objek  pajak  dalam  wilayah  wewenangnya  berdasarkan  peraturan  perundang-
             undangan.

             Dalam melaksanakan tugas tersebut KPP Pratama Muara Teweh melakukan fungsi:

                 Analisis,  penjabaran,  dan  pencapaian          Penetapan,     penerbitan,    dan/    atau
                 target penerimaan pajak;                         pembetulan  produk  hukum  dan  produk
                                                                  layanan perpajakan;
                 Penguasaan  data  dan  informasi  subjek
                 dan objek pajak dalam wilayah wewenang           Pengawasan  dan  pemantauan  tindak
                 KPP;                                             lanjutpengampunan pajak;
                 Pelayanan,  edukasi,  pendaftaran  dan           Penjaminan kualitas data hasil perekaman
                 pengelolaan laporan Wajib Pajak;                 dan  hasil  identifikasi  data  internal  dan
                                                                  eksternal;
                 Pendaftaran  Wajib  Pajak,  Objek  Pajak,
                 dan  penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib            Pemutakhiran basis data perpajakan;
                 Pajak;
                                                                  Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
                 Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan
                 Pengusaha Kena Pajak;                            Pengelolaan  kinerja  dan  pengelolaan
                                                                  risiko;
                 Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor
                 Objek Pajak secara jabatan;                      Pelaksanaan    dan      pemantauan
                                                                  kepatuhan internal;
                 Penyelesaian  tindak  lanjut  pengajuan/
                 pencabutan  permohonan  Wajib  Pajak             Penatausahaan  dan  pengelolaan  piutang
                 maupun masyarakat;                               pajak;

                 Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan          Pelaksanaan   tindak   lanjut   kerja   sama
                 penagihanpajak;                                  perpajakan;

                 Pendataan,  pemetaan  Wajib  Pajak  dan          Pengelolaan  dokumen      perpajakan  dan
                 objek pajak,dan pengenaan;                       non-perpajakan; dan

                                                                  Pelaksanaan administrasi kantor




                                                    Bab 2 - Organisasi dan Internal Kantor            15
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27