Page 22 - Buku Profil KPP Pratama Muara Teweh 2023
P. 22
Tugas dan Fungsi
KPP Pratama Muara Teweh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan
Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-
184/PMK.01/2020 tanggal 20 November 2020, seluruh KPP Pratama termasuk
KPP Pratama Muara Teweh memiliki tugas pelayanan, edukasi, pengawasan, dan
penegakan hukum Wajib Pajak di bidang pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan
Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan
objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut KPP Pratama Muara Teweh melakukan fungsi:
Analisis, penjabaran, dan pencapaian Penetapan, penerbitan, dan/ atau
target penerimaan pajak; pembetulan produk hukum dan produk
layanan perpajakan;
Penguasaan data dan informasi subjek
dan objek pajak dalam wilayah wewenang Pengawasan dan pemantauan tindak
KPP; lanjutpengampunan pajak;
Pelayanan, edukasi, pendaftaran dan Penjaminan kualitas data hasil perekaman
pengelolaan laporan Wajib Pajak; dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;
Pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak,
dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pemutakhiran basis data perpajakan;
Pajak;
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak; Pengelolaan kinerja dan pengelolaan
risiko;
Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor
Objek Pajak secara jabatan; Pelaksanaan dan pemantauan
kepatuhan internal;
Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/
pencabutan permohonan Wajib Pajak Penatausahaan dan pengelolaan piutang
maupun masyarakat; pajak;
Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama
penagihanpajak; perpajakan;
Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Pengelolaan dokumen perpajakan dan
objek pajak,dan pengenaan; non-perpajakan; dan
Pelaksanaan administrasi kantor
Bab 2 - Organisasi dan Internal Kantor 15