Page 55 - Buku Profil KPP Pratama Muara Teweh 2023

SEKTOR

PERKEBUNAN

Luas perkebunan kelapa sawit (areal
produktif) di wilayah KPP Muara
Teweh mencapai 69.972 ha dengan
jumlah Objek PBB P3 yang terdaftar
untuk sektor perkebunan di KPP
Muara Teweh di tahun 2023 adalah
tiga puluh. Kegiatan penilaian
dilakukan untuk menentukan Nilai
Jual Objek Pajak yang akan dijadikan

dasar pengenaan PBB sektor
perkebunan dengan menggunakan
Potensi terbesar sektor perkebunan di pendekatan data pasar, pendekatan
kabupaten Barito Utara adalah perkebunan biaya, atau pendekatan pendapatan.
kelapa sawit. Kontribusi pajak dari perkebunan
kelapa sawit yang selama ini dibayarkan oleh Sampai dengan bulan September
wajib pajak di KPP Muara Teweh terdiri dari 2023, penerimaan pajak dari
PPh 21, PPh 22, PPh 22 impor, PPh 23, PPh perkebunan kelapa sawit di wilayah
25 atau 29, PPh 26, PPh final, PPh minyak KPP Muara Teweh adalah
bumi, PPh gas alam (CPO), PPN dalam negeri, Rp25.029.101.469. Dalam menggali
PBB perkebunan, PBB kehutanan (tambahan potensi perpajakan di sektor
untuk perkebunan kelapa sawit), dan PBB perkebunan, data eksternal yang
pertambangan (tambahan untuk perkebunan digunakan antara lain Hak Guna
kelapa sawit). Wajib pajak sektor perkebunan Usaha (HGU), Izin Usaha
berasal dari wajib pajak perorangan atau Perkebunan (IUP), Izin Usaha
perusahaan yang memiliki badan hukum dan Perkebunan Budidaya (IUP-BI), dll.

telah mendapatkan izin usaha perkebunan
dalam melakukan kegiatan budidaya
perkebunan yang menjalankan kegiatan usaha
untuk mendapatkan laba dari sektor
perkebunan.

48 Profil KPP Pratama Muara Teweh