Page 91 - Presiden Republik Indonesia

91

Pelantikan Jenderal Soeharto oleh
MPRS RI sebagai Presiden 27 Maret
1968 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberi PEMILIHAN UMUM 1971: KONSOLIDASI DEMOKRASI
perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan PASCA TRAGEDI NASIONAL
negara. Supersemar inilah yang menjadi landasan yuridis Ketika ia dilantik sebagai Pejabat Presiden, meskipun
bagi pembubaran PKI, yang dilihat Soeharto sebagai sumber lebih suka menyebut dirinya sebagai “Pengemban
segala macam konflik. Ketetapan MPRS”, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa
Setelah mengalami turun-naik hubungan pribadi dan prajurit ABRI menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah
politik serta semakin kerasnya tuntutan pada dirinya untuk Prajurit. Maka ABRI akan menjunjung tinggi Undang-
mengundurkan diri, Presiden Sukarno akhirnya sampai juga Undang Dasar, menjunjung tinggi Pancasila, dan tetap
pada kesimpulan bahwa keutuhan negara dan terpulihkannya akan melawan diktatur baik perseorangan, golongan,
keamanan anak bangsa adalah segala-galanya. Apalah ataupun militer. Dapatlah dipahami juga kalau di samping
arti kekuasaan jika disintegrasi dalam kehidupan anak masalah rekonstruksi kehidupan ekonomi, pemerintah
bangsa dibiarkan berlarut-larut. Maka di tengah-tengah yang menyebut diri Orde Baru ini mulai pula mengarahkan
berbagai corak krisis yang sedang melanda tanah air di saat perhatian pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin Sudah sekitar lima belas tahun Republik Indonesia tidak
harus dipelihara, Presiden Sukarno merasa bahwa sudah pernah menyelenggarakan keharusan konstitusional ini.
waktunya ia mengundurkan diri. Sang Proklamator itu Berdasarkan amanat Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966,
pun akhirnya menyerahkan kekuasaan pemerintahan Pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada
kepada pengemban Tap MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal tahun 1968, tetapi karena berbagai pertimbangan politik dan
Soeharto pada 23 Februari 1967. Sebagai tindak lanjut, pada keamanan Pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun
7–12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. 1971. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei
Pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi 1970 jumlah partai politik yang boleh ikut serta dalam Pemilu
Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS adalah sembilan partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti,
Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, IPKI,
Pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden PNI, dan ditambah dengan Golkar.
Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Selama tiga bulan, sejak 27 April sampai 25 Juni 1971,
Sidang Umum V MPRS. arena kampanye Pemilu dipenuhi oleh janji dan adu program.

SOEHART O:1966-199 7

Presiden Republik Indonesia FINAL ARTWORK_EditSBY.indd 91 10/20/14 0:40