Page 125 - Masalah Pertanahan di Indonesia

V. BAGI HASIL TANAH PERTANIAN

1. Undang-undang No. 2 tahun Memuat ketentuan-ketentuan
1960 (LN 1960-2) penjelasan mengenai bagi hasil tanah
TLN 1924. pertanian: Persyaratan bagi peng-
garap, bentuk perjanjian, jangka
waktu perjanjian, pem bagian
hasil dan kewajiban- kewajiban
pemilik dan penggarap.
2. Peraturan Menteri Agraria No. 4 Memuat pedoman penyeleng-
tahun 1964 garaan administrasi perjanjian
bagi hasil.

VI. PEMBAGIAN TANAH YANG TERKENA LANDREFORM
DAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PARA BEKAS
PEMILIKNYA
1. Peraturan Pemerintah No. 224 Memuat ketentuan mengenai
tahun 1961 (vide III/1) tanah-tanah yang dibagikan cara
pembagiannya, syarat-syarat bagi
para penerima distribusi, peneta-
pan harga tanah dan cara pembaya-
rannya (baik bagi para bekas pemilik
maupun para penerima distribusi).
2. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Memuat ketentuan mengenai tata
tahun 1964. cara pemungutan uang dalam
rangka pelaksanaan Landreform.
3. Surat keputusan Menteri Dalam Memuat ketentuan mengenai
Negeri tg1. 3 Desember 1975 No. tata cara pelaksanaan pembayaran
257 tahun 1975. ganti rugi secara “langsung”
(dari penerima distribusi kepada
Panitia Landreform Kabupaten/
Kotamadya, untuk kemudian
dibayarkan kepada bekas pemilik
tanah yang bersangkutan.

90